Khofifah Targetkan Prabowo-Gibran Menang Signifikan di Jatim, Termasuk di Kawasan Mataraman

Liputan6.com, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertekad memenangkan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran pada Pilpres 14 Februari 2024.

"Targetnya menang siginifikan," kata Khofifah yang telah resmi masuk daftar tim kampanye nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Kamis 19 Januari 2024.

Hal itu disampaikan Khofifah usai berkunjung ke Kabupaten Ponorogo dalam rangka peresmian hunian sementara (Huntara) korban tanah gerak di Kota Reog itu.

"Saya koordinasi dengan TKD, kan ada TKD kota dan provinsi agar bisa memaksimalkan. Kalau saya tim nomor urut 2, saya ingin bersama elemen strategis," katanya.

Khofifah enggan bicara prosentase, sebab fokusnya bersama tim TKN Prabowo-Gibran dan seluruh elemen pendukung adalah mendulang suara sebanyak-banyaknya di Jawa Timur.

Termasuk di wilayah eks-Karesidenan Mataraman yang meliputi Kabupaten/Kota Madiun raya (Ngawi, Magetan, Madiun, Ponorogo, Pacitan) dan Kediri raya (Nganjuk, Kediri, Blitar, Tulungagung dan Trenggalek).

Dia juga memohon doa restu kepada masyarakat Ponorogo karena pada pemilihan Gubernur mendatang dirinya akan kembali mencalonkan diri untuk periode kedua.

"Mohon doa panjenengan (anda) semua, periode ini akan ada pilgub lagi, dan saya akan mencalonkan kembali pada pemerintahan ke depan sebagai Gubernur Jatim," kata Khofifah.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) meminta Khofifah Indar Parawansa nonaktif dari jabatan Ketua Umum PP Muslimat NU karena resmi masuk ke Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Gus Yahya menerangkan, NU sudah menetapkan aturan bahwa pengurus di lingkungan PBNU yang terlibat secara resmi di tim kampanye pemilihan presiden harus non aktif dari jabatannya sampai akhir proses pilpres.

"Selain itu, kader yang maju menjadi calon legislatif harus mengundurkan diri dari pengurus PBNU," ujarnya, Kamis (18/1/2024).

Menurutnya, sudah ada sejumlah pengurus PBNU yang mundur hingga nonaktif akibat berpolitik praktis dalam Pemilu 2024.

Gus Yahya melanjutkan, PBNU juga akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dengan daftar pengurus yang di nonaktifkan maupun harus mengundurkan diri dari jabatannya karena keterlibatan dalam pemilu 2024.

"Kami sudah membuat rincian beberapa puluh orang pengurus dari berbagai tingkatan, PBNU sampai ke ranting yang erlibat sevara resmi atau menjadi calon," pungkasnya.