AHY: Kita Punya Puluhan Target Operasi Mafia Tanah, Perlu Surprise

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku sudah memiliki puluhan target operasi yang diindikasikan sebagai mafia tanah.

"Kita punya puluhan target operasi, ya saya tidak mungkin bongkar satu persatu, karena itu perlu pendadakan juga, perlu surprise," ujar AHY di Jakarta, Jumat (3/5/2024).

AHY menyampaikan proses penindakan terhadap mafia tanah tersebut merupakan hal yang ditunggu-tunggu masyarakat, karena selama ini menurut dia, mafia tanah menjadi penyebab munculnya keresahan terkait rasa keadilan di tengah masyarakat.

"Jangankan masyarakat kecil yang penghasilannya rendah begitu, masyarakat yang kita anggap punya penghasilan tinggi, status sosial dan ekonomi juga di atas, tapi seringkali tidak berdaya menjadi korban mafia tanah. Ini merusak keadilan," kata dia.

Dia mengatakan proses penindakan dan pemberian sanksi tegas itu tak hanya diberikan untuk mafia tanah di luar lingkungan Kementerian ATR/BPN saja, melainkan dirinya juga akan membersihkan lembaga tersebut dari permainan mafia tanah.

Menurutnya, upaya ini merupakan komitmen dari kementerian yang dipimpinnya guna memberikan kepastian hukum atas tanah, dan mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat di Indonesia.

"Saya menyatakan ini berlaku eksternal dan internal, mengapa?, karena kita juga tidak boleh keras keluar, di dalamnya ternyata masih banyak masalah yang tidak diselesaikan. Kita ingin bersihkan ke dalam," kata dia.

AHY menyampaikan, kepastian hukum terkait pertanahan secara langsung bisa meningkatkan perekonomian Indonesia karena mendorong kebijakan investasi. Menurutnya, tanah merupakan hal yang mendasar dalam segala aspek, sehingga dengan memberikan kepastian hukum terkait pertanahan dapat memberikan daya tarik terhadap investasi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengemukakan praktik mafia tanah di Indonesia semakin berkurang dalam kurun 10 tahun terakhir seiring konsistensi pemerintah dalam meningkatkan distribusi sertifikat kepemilikan lahan kepada para pemegang hak.

"Tadi Pak Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan, di sana ngurusi mafia tanah, di sana ngurusi mafia, masih, tapi sudah sangat berkurang sekali karena semuanya sudah pegang sertifikat," kata Presiden Jokowi dalam pidato sambutannya dalam acara penyerahan sertifikat elektronik di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, diikuti dalam jaringan (daring) di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan laporan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam kurun 10 tahun terakhir, kata Jokowi, terdapat 80 juta dari total 126 juta lahan di Indonesia yang belum memiliki sertifikat kepemilikan.

Ia mengatakan ketiadaan sertifikat tanah pada pemegang hak telah mengakibatkan timbulnya sengketa lahan di berbagai daerah di tanah air.