Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya langkah-langkah strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta guna memastikan Jakarta menjadi pusat ekonomi dan bisnis pasca tidak lagi menjadi ibukota negara.
"Berpindahnya ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara saat ini, merupakan kebijakan yang telah ditetapkan dan menjadi keniscayaan sehingga transformasinya menuju pusat perekonomian dan kota global membutuhkan upaya kolektif kita bersama," ungkap Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Peringatan HUT ke-497 Jakarta di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, ditulis Selasa, 25 Juni 2024.
Baca Juga
Dia menjelaskan, sebagai pusat perekonomian, Jakarta menjadi wilayah investasi paling familiar di Indonesia. Ini dibuktikan dengan angka realisasi penanaman modal asing sebesar US$3,7 miliar atau setara Rp 53,8 triliun pada tahun 2022.
Advertisement
Tingginya perputaran uang yang masuk dan keluar di Jakarta, tidak lepas dari interaksi Jakarta dengan kota-kota di sekitarnya yang membentuk Jakarta menjadi kota metropolitan.
Jakarta sebagai metropolitan menggabungkan wilayah sekitar yang meliputi Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menjadi Jabodetabek. Jika kegiatan ekonomi di wilayah tersebut disatukan dengan Cianjur, maka akan berkontribusi sebesar 23,8 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nasional.
"Angka ini akan berkembang pesat seiring dengan pengembangan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur)," jelas Yusharto.
Yusharto mengatakan, ke depan Jakarta sebagai kota global akan difungsikan sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan keuangan sekaligus bisnis nasional hingga internasional.
Rumuskan Kebijakan Jangka Panjang
Yusharto mengapresiasi langkah Pemprov Jakarta dalam merumuskan kebijakan jangka panjang Provinsi Jakarta sebagai Kota Global.
Pada prinsipnya, sebagai kota global, Jakarta akan tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar bagi warga secara merata. Ini dibuktikan dengan berbagai inovasi yang telah diupayakan oleh Pemprov Jakarta, satu di antaranya mengintegrasikan teknologi digital mutakhir ke dalam satu platform layanan yang dikenal dengan Jakarta Kini atau JAKI.
"Berbagai inovasi layanan masyarakat diharapkan akan menumbuhkan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan bagi masyarakat tanpa terkecuali atau layanan bersifat inklusif," pungkasnya.
Advertisement