Memkominfo 'Disentil' Putra Papua Soal Pembangunan Telekomunikasi

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan infrastuktur telekomunikasi selama ini hanya terpusat di Indonesia bagian barat saja. Belum semua operator telekomunikasi menggarap wilayah timur Indonesia, khususnya Papua dan Papua Barat.

Terkait hal ini, putra asal Papua, Velix Wanggai, yang juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden RI Tahun 2009 – 2014 'menyentil' pemerintah, dalam hal ini Menkominfo.

Dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/8/2016), Velix mengatakan bahwa Papua dan Papua Barat merupakan kawasan investasi. Karena itu investor membutuhkan kepastian dukungan telekomunikasi di berbagai kota maupun pelosok wilayah.

Velix menilai, pemerintah perlu merumuskan kebijakan insentif kepada para operator telekomunikasi. Misalnya izin penggunaan lahan, kemudahan proses izin BTS, kerja sama sharing budget dengan Pemda dalam membangun BTS di pedalaman, maupun insentif pajak bagi yang berinvestasi di daerah pedalaman.

Saat ini, menurut Velix, jaringan telekomunikasi memang sudah cukup dirasakan di kota-kota di Papua dan Papua Barat. Namun kapasitas jaringannya masih terbatas atau kecepatan telekomunikasinya masih lambat.

Dari sisi operator, Telkomsel dan salah satu operator lain telah melayani rakyat Papua selama ini. "Telkomsel menjadi pemain yang dominan," kata dia.

Velix menambahkan, masih banyak daerah-daerah terpencil, pedalaman, dan pulau-pulau kecil yang belum mendapat akses jaringan telekomunikasi.

"Kita berharap hal ini menjadi perhatian pemerintah dan para operator yang beroperasi di Papua," kata Velix.

Telkomsel di Indonesia Timur

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan direksi dari enam operator telekomunikasi, Kamis (25/8/2016), Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Alex J Sinaga menjelaskan, Telkom dan Telkomsel berkomitmen membangun jaringan telekomunikasi di seluruh pelosok Tanah Air.

Bahkan, membangun melebihi kewajiban yang tertera dalam komitmen saat mendapatkan modern licensing.

Dirut Telkomsel Ririek Adriansyah menambahkan, setiap tahun Telkomsel membangun sekitar 15 ribu BTS, termasuk di Indonesia timur dan daerah-daerah terpencil. Bahkan ada sekitar 700 BTS milik Telkomsel yang terpasang di perbatasan untuk menjaga kedaulatan NKRI.

"Dari 120 ribu BTS Telkomsel yang ada saat ini, lebih dari 17 ribu BTS ada di daerah-daerah remote yang posisinya merugi. Meski merugi, kami tidak matikan BTS-BTS di daerah remote tersebut," kata Ririek.

Sementara itu, dalam Raker Komisi I DPR RI terpisah, Rudiantara mengatakan, "Soal kewajiban Telkom membangun di daerah remote, saya tidak pernah minta Telkom untuk membangun daerah remote. Bahwa ada Menteri BUMN minta kepada Telkom sebagai BUMN untuk membangun di daerah remote tertentu, ya tidak masalah."

Sementara itu, Kepada Dinas Kominfo Propinsi Papua Kansiana Salle mengatakan, pembangunan telekomunikasi di Papua banyak dilakukan oleh Telkom.

Jaringan fiber optik yang telah dibangun Telkom antara lain meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabuaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.

Sedangkan untuk pembangunan BTS, Telkomsel lebih banyak dan meliputi daerah pinggiran dan pengunungan. Ada juga BTS yang dibangun dengan biaya dari dana Universal Service Obligation (USO).

"Bangun BTS itu tergantung pasar dan return on investment (ROI). Kalau Telkom Group (Telkomsel) tentunya karena BUMN, pasti ada kebijakan pro-rakyat,” kata Kansiana.

Kansiana mengatakan, dari awal di Papua, operator mempunyai kesempatan yang sama untuk membangun jaringan telekomunikasi di Papua.

“Pemda sudah memberi stimulus, tetapi operator swasta kan tetap mempertimbangkan ROI,” tuturnya.

(Dew/Isk)