Pemkot Bandung Ingin Kelola Data Center Sendiri

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meminta kewenangan dalam membuat dan mengelola sendiri data center.

Seperti yang dikatakan Kepala Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) Pemkot Bandung Asep Cucu, pemda saat ini masih sebatas mengelola server sebagai sendi eksistensi sebuah data center.

Akan tetapi, layanan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak ketiga, baik BUMN/swasta, sehingga tidak ada jaminan bagaimana kerahasiaan data pemerintah terjaga dengan baik.

"Data center Pemkot Bandung sendiri sekarang ditempatkan di Batam. Kami kira ini harus dirubah untuk kebaikan bersama, terutama agar performa dan data milik kami dapat dikelola semakin baik," katanya kepada tim Tekno Liputan6.com, baru-baru ini.

Asep menilai seiring dengan tren smart city, pemda sebenarnya tak lagi sebatas mengelola server. Namun lebih bagaimana peranti keras tersebut bisa menghasilkan informasi pengelolaan kota secara real time dan handal guna pengambilan keputusan yang lebih baik.

Di sisi lain, data center sebagai sistem pengolahan (pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan hingga penemuan kembali data dalam pemerintahan daerah) juga akan berdampak besar dalam kebijakan tertib anggaran.

Antara satu dinas dengan dinas lainnya pun tidak ada lagi sekat karena seluruh data terintegrasi dengan baik. Karenanya, sudah tepat jika dikelola sendiri dibandingkan diberikan kepada pihak lain.

Menurut dia, jika situasi sekarang dibiarkan, maka akan menguras keuangan negara. Sebab, ada lebih dari 500 kota dan kabupaten di Indonesia dengan 33 pemerintah provinsi yang masing-masing memiliki data center.

"Kenapa tidak dikoordinir saja, agar seluruh kota dan kabupaten berada dalam pengelolaan satu pihak pemerintah saja, misalnya di provinsi. Dengan bersatu seperti ini, kan semuanya menjadi efektif dan efisien," sambungnya.

Saat disinggung keberadaan sumber daya manusia yang piawai mengelola data center, menurutnya hal itu bisa dilatih. Pegawai yang menguasai sekarang memamg masih minim, namun pemda memiliki ketersediaan anggaran dalam meningkatkan kapasitas pegawainya.

(Msu/Ysl)