Obama Sanksi Rusia terkait Isu Keterlibatan Pilpres AS

Barack Obama mengesahkan serangkaian sanksi terhadap Rusia karena dianggap terlibat dan mencampuri Pemilihan Presiden AS 2016.

oleh M Hidayat diperbarui 30 Des 2016, 13:40 WIB
Diterbitkan 30 Des 2016, 13:40 WIB
Tatapan Sinis Obama ke Putin
Tatapan Sinis Obama ke Putin (Reuters)

Liputan6.com, Washington, D.C. - Barack Obama mengesahkan serangkaian sanksi terhadap Rusia karena dianggap terlibat dan mencampuri Pemilihan Presiden AS 2016. Selain itu, Obama juga memperingatkan bahwa akan ada tindakan lebih lanjut terkait hal ini.

"Tindakan ini menyusul peringatan privat dan publik berulang-ulang bahwa kita memiliki urusan dengan pemerintah Rusia. Tindakan ini juga merupakan respons yang diperlukan dan tepat terhadap upaya untuk membahayakan kepentingan AS yang melanggar norma-norma internasional," kata Obama dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dikutip dari Reuters, Jumat (30/12/2016).

"Ini bukan tindakan terakhir AS terhadap aktivitas agresif Rusia. Kami akan terus mengambil berbagai tindakan bila waktunya telah tiba. Beberapa di antaranya mungkin tidak akan dipublikasikan," ujar Obama melanjutkan.

Obama mengatakan laporan pemerintahannya tentang upaya Rusia untuk campur tangan di Pilpres 2016 akan disampaikan kepada Kongres dalam beberapa hari mendatang.

Sebelumnya sempat dikabarkan bahwa Pilpres AS sempat berjalan tidak mulus karena peretasan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. 

Selain email pemerintah AS yang diretas, Partai Demokrat juga kena 'getah' akibat aksi peretasan ini. Kala itu, pemerintah AS belum bisa mencari tahu siapa dalang di balik tindakan merugikan tersebut.

Usut punya usut, AS malah menuding Rusia sebagai pelaku peretasan terhadap situs Partai Demokrat. Mereka mengatakan, para peretas yang sempat merusak sistem pemilihan Presiden AS ini didukung penuh pemerintah Rusia. 

"Berdasarkan upaya yang telah mereka lakukan, kami yakin cuma para pejabat senior Rusia yang mampu melakukan aktivitas seperti ini," kata pemerintah AS lewat Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Kantor Direktur Intelijen Nasional sebagaimana dikutip dari laman Business Insider, Minggu (9/10/2016).

(Why/Isk)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya