Anggota Komisi I DPR RI Kritik Pemblokiran 11 Situs Web

Liputan6.com, Bandung - Anggota Komisi I DPR RI Elnino M. Husein Mohi mengkritik kebijakan pemerintah memblokir sejumlah situs Islam. Menurut dia, dasar dan indikator yang mestinya digunakan untuk menilai media online adalah Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI dari Sabang sampai Merauke.

"Pemerintah perlu lebih memprioritaskan menutup situs yang terus memprovokasi rakyat guna menyatakan keluar dari NKRI. Setelah itu, prioritas kedua adalah situs yang anti-Pancasila," kata Elnino kepada Tekno Liputan6.com, Selasa (3/1/2017) di Jakarta.

Prioritas ketiga adalah laman yang mengadu domba masyarakat dan merusak tatanan Bhinneka Tunggal Ika. Terakhir, kata dia, adalah situs yang melanggar prinsip di UUD NRI 1945.

"Kalau urutan prioritas itu dibolak-balik, akan sangat kentara bahwa kebijakan pemblokiran itu hanya dilatari oleh kepentingan penguasa yang ada sekarang," ujar Elnino.

Menurut dia, sejak zaman Presiden SBY, masyarakat prihatin dengan peredaran hoax di internet. Juga, prihatin dengan pola tutur sebagian anak bangsa di media sosial yang sangat kasar, suka melakukan bully, picik, juga menjadi lovers dan haters (cinta buta dan benci buta). Karena itu, perlu kebijakan yang membuat dunia maya di Indonesia lebih beradab.

Namun kebijakan itu bukan untuk membungkam kritik terhadap pemangku jabatan atau figur publik yang menempatkan salurannya di media online dan media sosial.

"Kalau Presiden Jokowi ingin memperbaiki pola komunikasi masyarakat di media sosial dan memperbaiki kualitas pemberitaan media online, saya setuju seribu persen. Tapi kalau presiden ingin mengevaluasi dunia maya hanya karena tidak suka di-bully masyarakat atau tidak suka dikritik via media online secara tajam, saya seribu persen menolak karena niatnya beda," tutur pria yang sebelumnya pernah menjadi jurnalis tersebut.

Pria yang juga merupakan Ketua Partai Gerindra Provinsi Gorontalo itu menyebutkan, dulu presiden SBY dan tokoh publik seperti Prabowo pun menjadi sasaran bully, fitnah, caci-maki, tetapi mereka bergeming.

"Masa Presiden sekarang kena bully begitu saja sudah mau bikin aturan untuk melindungi dirinya sendiri dari bully dan kritik tajam. Mudah-mudahan niatan pemerintah mengubah peraturan dunia maya itu benar didasari niatan yang benar," pungkas Elnino.

(Msu/Why)