SDM TIK Kurang Kompeten, RI Belum Mampu Saingi Negara Maju

Liputan6.com, Jakarta - Visi ekonomi digital yang dipaparkan oleh pemerintah seyogyanya harus berbarengan dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga terampil melalui jalur pendidikan vokasi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan telah mendorong hal tersebut.

Dalam rangka menyiapkan SDM dari jalur vokasi, para praktisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tergabung dalam Komite Penyelarasan Teknologi Informasi dan Komunikasi (KPTIK) menggelar diskusi 'Pemetaan Kebutuhan dan Penyiapan SDM TIK 2017' di Kantor Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Jakarta, baru-baru ini.

Direktorat Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja (Lemsarlatker) Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenakertrans Dudung Heryadi mengatakan, sasaran kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan dari pihak industri dalam memetakan kebutuhan kompetensi tenaga kerja dan menyiapkan pasokan tenaga kerja siap pakai di bidang TIK di Jabodetabek khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan penyelenggaran pelatihan SDM berbasis kompetensi TIK. Dudung berharap, kegiatan ini juga akan memperluas jejaring industri di bidang TIK mulai dari rekrutmen, job training, dan penempatan kerja.

Dudung menjelaskan, kemitraan KPTIK dan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (BBPLK) tersebut sangat strategis, apalagi partner utamanya adalah perusahaan atau industri. Ia menambahkan, sesuai Undang-undang (UU) Nomor 13 tahun 2003, tanggung jawab masalah ketenagakerjaan dan pengangguran bukan saja tanggung jawab pemerintah, tapi juga semua unsur.

"Kemitraan ini sangat menguntungkan, baik untuk BBPLK sebagai perwakilan pemerintah maupun perusahaan. Pasalnya, perusahaan bisa mendapatkan banyak SDM siap pakai. Ada 17 BBPLK di seluruh Indonesia dan mudah-mudahan kegiatan semacam ini tak cuma di Bekasi saja, tapi di seluruh Indonesia," ujar Dudung melalui keterangan resminya, Kamis (2/2/2016).

Dalam kesempatan sama, Ketua KPTIK Ir Dedi Yudianto mengatakan, minimnya SDM yang berkompeten di bidang TIK menyebabkan Indonesia belum mampu bersaing dengan negara maju lainnya di dunia.

Dedi melihat, visi Jokowi soal ekonomi digital ini harus bersinergi dengan visi lain terkait penyiapan tenaga terampil melalui jalur pendidikan vokasi. Sejak awal menjabat, Jokowi mendorong pendidikan vokasi dikedepankan, termasuk menyatakan bakal lebih dibutuhkannya lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) ketimbang sekolah umum.

"Tenaga-tenaga terampil di bidang teknologi informasi dan komunikasi ini harus dipasok sebanyak-banyaknya. Cara paling cepat dan masif, ya lewat SMK," saran Dedi.

Sayangnya, dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015, angka pengangguran di Indonesia meningkat 300.000 orang selama setahun dari Februari 2014 sampai Februari 2015.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didominasi penduduk berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMK) sebesar 9,05 persen, disusul pada jenjang Sekolah Menengah Atas 8,17 persen, dan Diploma I/II/III sebesar 7,49 persen.

Adapun TPT terendah ada pada penduduk berpendidikan SD ke bawah dengan persentase 3,61 persen di periode Februari 2015. Tingginya tingkat pengangguran lulusan SMK itulah yang menjadi sorotan.

"SDM-nya banyak, tapi menyumbang pengangguran yang juga banyak. Bagi para praktisi TIK, ini tantangan sekaligus potensi ke depan, karena kita punya SDM, tinggal memolesnya dengan pelatihan-pelatihan yang tepat dan didukung kurikulum yang dibutuhkan industri," kata Dedi.

Saat ini hampir 90 persen asosiasi TIK sudah masuk di dalam KPTIK. Didirikan pada akhir 2015, KPTIK menjadi organisasi nonprofit untuk menyelaraskan pendidikan terkait TIK dengan industri yang membutuhkan SDM TIK.

KPTIK sendiri saat ini beranggotakan asosiasi industri dan lembaga sosial masyarakat di bidang TIK seperti Aenaki, AOSI, APJII, Apkomindo, APMI, Aspiluki, ATSI, FTII, Genta Foundation, Klik Indonesia, LSP Komputer, LSP Open Source, LSP Telematika, Meruvian Foundation, dan Onno Center.

Dedi berharap, kerjasama KPTIK dengan BBPLK Bekasi yang didahului dengan pendandatanganan MoU pada Agustus 2016, dapat terlaksana dengan baik.

"Kerja sama pelatihan kerja ini semakin konkret lewat serangkaian pelatihan, ujian, dan penempatan para tenaga kerja siap pakai itu di berbagai industri," tutup Dedi.

(Isk/Cas)