Pemerintahan yang Terbuka Memperkaya Pengalaman Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Dampak transformatif dari digitalisasi dapat dilihat di sekitar kita dan tidak terkecuali di sektor publik. Berdasarkan survei Gartner baru-baru ini, para chief information officer (CIO) di organisasi-organisasi pemerintah telah mengidentifikasi analitik canggih, keamanan digital dan Internet Things (IoT) sebagai prioritas utama investasi teknologi.

Kini, semakin banyak negara meluncurkan inisiatif-inisiatif digital, seperti negara cerdas (smart nation) dan ekonomi cerdas (smart economy). Kecepatan transformasi semacam ini dapat menciptakan peluang maupun tantangan.

Teknologi yang menarik seperti komputasi cloud, virtualisasi, pengembangan mobile, dan big data menawarkan banyak cara untuk dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja misi.

Namun, survei Gartner yang disebutkan di atas juga mengungkapkan tiga hambatan dalam mencapai transformasi digital di sektor publik, di antaranya keterampilan atau sumber daya, anggaran, dan budaya organisasi.

Open Source dan Pola Pikir Terbuka

Organisasi di seluruh dunia mengadopsi solusi open source untuk membantu tidak hanya dalam mengoptimalkan biaya, tetapi juga dalam meningkatkan inovasi. Sebagai contoh, Pemerintah India telah mempromosikan penggunaan teknologi open source untuk e-governance, termasuk keuntungan-keuntungan secara ekonomis dan strategis.

Kami juga melihat semakin banyak pemerintah lain (ASEAN, Australia, Korea, Jepang) dan lembaga-lembaga sektor publik di Asia bersatu untuk mempromosikan adopsi dan pengembangan open source software.

Pembentukan Asian Open Source Software Center (AOSSC) merupakan salah satu contohnya, yang mencakup China, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Makau, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand sebagai negara dan wilayah yang berpartisipasi.

Dikembangkan oleh suatu komunitas pengembang, open source meraih manfaat dari kolaborasi antara para pengembang berbakat dan profesional yang sangat terampil guna memfasilitasi gagasan yang lebih banyak dan lebih baik.

Ditambah dengan fakta bahwa open source dapat menawarkan setiap organisasi kebebasan dari vendor lock-in (ketergantungan terhadap vendor). Di banyak organisasi di seluruh dunia, open source telah menjadi pilihan default untuk menciptakan layanan dan aplikasi baru yang skalabel secara lebih cepat dan hemat biaya.

Dalam Red Hat Summit baru-baru ini, salah satu ajang teknologi open source terkemuka, Peter Watkins, Executive Director, Office of the Chief Intelligence Officer, British Columbia, berbicara tentang bagaimana kantornya menggunakan teknologi open source guna memungkinkan komunitas pengembang dan pengusaha teknologi yang lebih luas untuk mengakses data pemerintah untuk membangun aplikasi.

Instansi pemerintah di seluruh dunia, termasuk Asia, juga beralih ke open source untuk inisiatif-inisiatif pemerintah utama, seperti konsolidasi data center, virtualisasi, komputasi cloud, big data, dan kebutuhan-kebutuhan baru yang bermunculan.

Misalnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Republik Indonesia yang memodernisasi sistem perpajakan inti mereka dengan teknologi middleware dari Red Hat.

DJP adalah bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. DJP ditugaskan oleh Kementerian Keuangan untuk memodernisasi platform inti mereka dan untuk memastikan DJP terus berada di garis depan dalam memberikan solusi perpajakan inti yang inovatif di Tanah Air.

Red Hat dipilih oleh DJP sebagai mitra teknologi dengan tugas untuk mentransformasi dan memigrasikan sistem DJP guna memperbaiki kinerja sistem perpajakan inti dan guna memperlancar dan mempertajam transaksi pajak harian yang tertarget.

Tim Red Hat mengembangkan ‘Cetak Biru Arsitektur Enterprise TI’ baru untuk memandu DJP dalam transformasi teknologi dan membantu mereka dalam menyesuaikan diri dengan tujuan bisnis baru mereka. DJP menerapkan teknologi middleware dan virtualisasi Red Hat guna mencapai tujuan ini.

Membuka Jalan Baru

Menggunakan solusi open source dengan fokus pada data terbuka dapat membuka suatu jalan baru guna mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih besar dan memanfaatkan kemampuan luas masyarakat dalam membantu penelitian dan pengembangan, di mana berpotensi memfasilitasi transformasi yang nyata.

Seiring semakin banyaknya warga yang menggunakan platform digital, instansi pemerintah mungkin memiliki kesempatan untuk lebih memanfaatkan besarnya data terbuka yang telah terkumpul demi memberikan layanan dan solusi lebih baik.

Di saat yang sama, open source lebih dari sekadar teknologi. Pemerintah harus berupaya untuk mengadopsi suatu pola pikir terbuka yang memotivasi tim untuk mendobrak batasan inovasi. Organisasi dapat memulai dengan menciptakan konteks bagi setiap individu untuk bertindak dan mencoba hal-hal baru daripada menyusun semua rencana sebelum waktunya.

Melalui aksi kolektif dari individu-individu luar biasa yang mau mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru, terobosan-terobosan inovatif dapat tercapai.

Era pemerintahan terbuka berpotensi untuk secara fundamental mentransformasi bagaimana suatu negara dijalankan, dan pada saat yang sama, memperkaya kehidupan masyarakat dengan berbagai cara, baik dalam hal teknologi maupun budaya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini