DPR Komentari CSR Telkom yang Dituding Diskriminatif

Liputan6.com, Jakarta - Sebelumnya, sejumlah pihak menuding ativitas Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan Telkom bersifat diskriminatif. Tak hanya dari pihak internal perusahaan, isu ini pun membuat Komisi VI DPR RI ikut berkomentar.

Komisi VI DPR RI menilai kegiatan CSR yang dilakukan Telkom selama ini tak ada masalah karena selalu memberikan nilai manfaat, membantu program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

"Kegiatan CSR yang dilaksanakan Telkom sebagaimana CSR dari BUMN lainnya saya lihat amat bermanfaat, cukup membantu program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat," kata Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno melalui keterangan tertulis yang diterima Tekno Liputan6.com, Selasa (24/4/2018) di Jakarta.

Menurut pengamatannya, perusahaan seperti Telkom, selalu melihat berbagai aspek dalam melakukan kegiatan CSR.

"Sejauh pengamatan kami penyaluran CSR Telkom biasanya dilaksanakan di seluruh Indonesia. Target kegiatan CSR Telkom pun kami perhatikan cukup merata, tidak hanya untuk kelompok masyarakat tertentu," katanya.

Dikatakannya, sebagai perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange (NYSE), tentunya setiap kegiatan dari operator itu harus dapat dipertanggungjawabkan dan tertuang dalam laporan keuangan perusahaan yang di-publish dan diaudit secara independen.

"Jadi, sudah selayaknya transparan dan akuntabel," tukasnya.

Sementara Anggota Komisi VI DPR RI lainnya Bowo Sidik Pangarso menuturkan, adanya desas-desus bahwa Telkom tidak adil dalam memberikan dana CSR bagi masyarakat tidak tepat.

"Perlu diingat setiap program CSR yang mereka lakukan itu harus mengacu pada aturan kementerian. Sejauh ini cukup proporsional saya kira program CSR yang mereka buat," ucapnya.

Ia menyarankan, bagi pihak-pihak yang kontra terhadap kegiatan atau program CSR yang dibuat Telkom sebaiknya dalam melihat persoalan mengedepankan data dan fakta yang jelas.

"Kritik silahkan saja asal berbasis data dan fakta yang valid. Sebaiknya tabayun dulu agar tidak terjadi kesalahpahaman," pungkas Bowo.

Untuk diketahui, Masyarakat Peduli Keadilan (MPK) sebelumnya mengkritisi dugaan diskriminasi itu di Gedung Kementerian BUMN dan Istana Negara, beberapa hari lalu.

Dalam aksinya, mereka menyampaikan adanya dugaan pembagian CSR dari Telkom yang bersifat diskriminatif, mulai dari perbaikan sarana ibadah, akses air bersih hingga fasilitas pendidikan berupa BLC dan i-CHAT.

Mereka menduga diskriminasi tersebut beraroma SARA. Hal itu dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan sosial yang berujung konflik.

Menanggapi hal tersebut Ketua Umum Serikat Karyawan (Sekar) Telkom Asep Mulyana menegaskan tidak ada pihak yang lebih tahu kondisi Telkom selain orang dalam perusahaan sendiri.

“Kami adalah wadah satu-satunya karyawan Telkom di mana salah satu fungsinya mengawal Good Corporate Governance perusahaan dan telah menjalankan fungsi tersebut dengan ketat. Tuduhan dan penilaian negatif pihak eksternal terhadap Telkom akhir-akhir ini bersifat tendensius, sepotong-sepotong dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya,” ujar Asep.

Asep menuturkan, Sekar Telkom memiliki sikap yang jelas dan profesional, tidak bisa disetir oleh manajemen. Sekar juga selalu menempatkan diri di atas kepentingan perusahaan dan karyawan untuk memperjuangkannya kepada manajemen.

“Dalam hal ini manajemen tetap menghargai kami sebagai mitra sejajar dan memiliki itikad baik untuk selalu menuntaskan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Sekar dan Manajemen yang memuaskan kedua pihak,” kata Asep.

Selain itu, Asep menilai pengelolaan bisnis perusahaan telah dilakukan secara profesional dan transparan.

“Sebagai salah satu contoh pada saat terjadinya gangguan satelit Telkom 1, Sekar ikut terlibat mengawasi pelaksanaan recovery dan kami melihat upaya yang serius dan profesional dari manajemen untuk memberikan informasi secara transparan kepada publik” lanjutnya.

Pengelolaan perusahaan juga berdampak positif secara sosial di mana tidak pernah ada diskriminasi, baik terkait antar agama, suku, maupun golongan.

"Begitu pun program-program Corporate Sosial Responsibilty (CSR) perusahaan telah berjalan di seluruh wilayah Indonesia dengan proporsional dan berimbang, seperti program-program Telkom Group Berbagi Ramadhan & Idul Fitri yang berjalan setiap tahunnya," pungkas Asep.

Imbauan Menteri BUMN

Terkait aktivitas CSR yang dilakukan sejumlah perusahaan pelat merah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M. Soemarno menegaskan kementerian BUMN terus mendorong BUMN-BUMN untuk memberikan bantuan kepada masyarakat tanpa memandang suku agama, ras antar golongan (SARA) dan dalam semangat keberagaman.

“BUMN-BUMN itu berkarya dari Sabang-Merauke, dari Barat sampai Timur Indonesia. Saya menekankan bahwa semangat keberagaman itu selalu menjadi nomor satu. Bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan, tanpa memandang SARA. Semua masyarakat kita rangkul, “ tegas Rini.

Ia menambahkan, bantuan yang diberikan BUMN melalui program-program kemitraan dan bina lingkungan diarahkan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan cita-cita pemerintah untuk terus mendorong kesejahteraan melalui program-program yang secara langsung bermanfaat bagi masyarakat.

(Isk/Ysl)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini