Akses Internet Sekolah di Indonesia Timur Semakin Meningkat

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Divisi Sumber Daya Administrasi dan Humas BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Ari Soegeng Wahyuniarti, berkata pihaknya telah menyediakan akses internet di 1.622 sekolah di seluruh Indonesia hingga 2018.

Dilansir Merdeka, dari 34 provinsi, sekolah di Indonesia bagian Timur menjadi prioritas pemerintah terkait dengan akses internet terbanyak.

"Beberapa daerah di Indonesia Timur masih minim akses telekomunikasi dan informasi. Oleh karena itu BAKTI ditugaskan untuk membangun akses internet di daerah 3T (Tertinggi, Terdepan dan Terluar), lokasi prioritas BNPP dan juga daerah yang belum layak secara ekonomi," ujar Ari pada Kamis (29/11/2018).

Dilanjutkannya, sebanyak 160 sekolah di NTT, 147 sekolah di Maluku Utara, kemudian 142 sekolah di Papua dan 131 sekolah di Maluku, serta rata-rata di bawah 100 sekolah di provinsi lain kini telah dapat memanfaatkan akses internet.

Selain itu, Ari menuturkan, kategori lain penyediaan akses internet di daerah adalah layanan kesehatan, kantor pemerintahan, balai latihan kerja, tempat wisata, karantina pertanian serta layanan publik.

Ari menyampaikan, untuk keseluruhan kategori ketersediaan akses internet yang telah aktif sebanyak 2861 mulai 26 November di seluruh Indonesia.

Fasilitas ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah dan ujian nasional berbasis kompetensi (UNBK).

Akses telekomunikasi harus diakui merupakan permasalahan yang masih dihadapi Indonesia. Permasalahan ini lantas mendorong Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) untuk melakukan pemerataan akses telekomunikasi dan informasi.

Sekadar informasi, BAKTI merupakan satuan kerja yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatikan (Kemkominfo). Sebelumnya, satuan kerja ini bernama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).

"Dalam upaya Indonesia Merdeka Sinyal 2020, kami tidak melulu fokus infrastruktur, tapi juga ekosistem. Pemerataan menjadi perhatian utama kami," ujar Direktur Utama BAKTI Anang Latif saat bertemu dengan awak media di Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Menurut Latif, BAKTI memiliki sejumlah program untuk mendukung pemerataan sinyal di seluruh Tanah Air. Salah satunya adalah pengadaan Based Transceiver Station (BTS).

"Kami memiliki visi pada 2020, Indonesia sudah merdeka sinyal atau seluruhnya terjangkau jaringan telekomunikasi. Dari 2015 hingga 2018, sudah sekitar 800 BTS yang dibangun di wilayah 3T," tutur Anang.

Rencananya, pengadaan BTS ini akan menyasar wilayah yang masuk wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) termasuk perbatasan.

Kebanyakan daerah itu, menurut Latif, biasanya kurang mendapat perhatian dari operator telekomunikasi dengan alasan keberlanjutan bisnis.

"Seluruh anggaran penyedia BTS ini berasal dari dana Universal Service Obligation (USO) yang bersumber dari 1,25 persen pendapatan seluruh penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia," tuturnya menjelaskan.

Selain pengadaan BTS, program lain yang juga digeber adalah proyek Palapa Ring, satelit multifungsi, penyiaran, termasuk perluasan akses internet. BAKTI juga membangun ekosistem dengan cara edukasi atau literasi digital.

"Kami bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Kementerian yang menaruh perhatian dalam pengembangan desa," ucapnya.

Pekerjaan rumah bagi BAKTI sendiri, diakui Anang masih berat. Alasannya, masih ada sekitar 11 persen wilayah di Indonesia yang belum tersentuh sinyal atau blank spot.

Menurut Anang, 11 persen itu terletak di 5.300 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun 3.500 di antaranya berada di wilayah Papua.

"11 persen dalam dua tahun ini memang ambisius, mengingat kondisi wilayah tersebut yang memang sulit, sehingga tidak ada operator yang mau menggarap dengan pertimbangan bisnis," ujarnya.

Kendati demikian, dia menyebut pihaknya akan berupaya keras untuk memastikan proyek ini dapat selesai tepat waktu. Karenanya, ia menargetkan jumlah BTS yang dapat dibangun hingga akhir tahun ini mencapai 2 ribu unit.

Anang juga menuturkan BAKTI banyak bekerja sama dengan sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda). Hal itu ditunjukkan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) yang diadakan awal Juli 2018. 

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan 26 Pemerintah Provinsi yang terdiri dari 128 Kabupaten dengan 4.005 desa yang belum terjangkau sinyal selular di Indonesia.

Reporter: Fauzan Jamaludin

Sumber: Merdeka.com

(Jek)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: