BAKTI Bakal Sewa Satelit Nusantara Satu

Sebagian kapasitas satelit Nusantara Satu akan melayani kebutuhan broadband BAKTI untuk berbagai fasilitas umum di Indonesia.

oleh Andina Librianty diperbarui 23 Jan 2019, 18:00 WIB
Diterbitkan 23 Jan 2019, 18:00 WIB
Ilustrasi satelit
Ilustrasi satelit (iStock)

Liputan6.com, Jakarta - PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) merupakan salah satu pemenang tender kontrak transponder High Throughput Satellite (HTS) yang digelar oleh Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).

Sebagian kapasitas satelit Nusantara Satu akan melayani kebutuhan broadband BAKTI untuk berbagai fasilitas umum di Indonesia.

"Pemerintah (BAKTI) bikin tender namanya list capacity, dan kami salah satu pemenangnya dari lima provider satelit yang ada. Saat ini sedang dalam proses finalisasi kontrak, jadi kami belum bisa bilang berapa biaya yang dibayarkan," ungkap Direktur Utama PSN, Adi Rahman Adiwoso, saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

BAKTI akan menggunakan layanan satelit PSN ini selama lima tahun ke depan.

PSN bersama empat vendor lainnya akan melayani selama beberapa tahun ke depan, sampai satelit multifungsi yang sedang disiapkan pemerintah siap beroperasi pada 2022.

BAKTI rencananya akan menggunakan 60 persen kapasitas Ku-band satelit Nusantara Satu.

Saat mulai beroperasi pada April mendatang, sebanyak 70 persen total kapasitas Nusantara Satu sudah terpakai.

"Nusantara Satu akan diluncurkan Februari nanti, dan April nanti sudah siap melayani. Per April itu, 70 persen sudah terpakai. BAKTI sendiri nanti pakai 60 persen di Ku-band." sambungnya.

Satelit Nusantara Satu memiliki kapasitas 26 transponder C-band dan 12 transponder Extended C-band, serta 8 spot beam Ku-band dengan total kapasitas bandwidth mencapai 13.6 Gbps. Coverage (area cakupan) satelit ini mencapai seluruh wilayah Indonesia.

Satelit ini akan ditempatkan di slot orbit 146 Bujur Timur (BT), yang akan bergerak bersamaan dengan rotasi bumi. Posisinya tepat berada di atas Papua.

Seperti halnya penggunaan oleh BAKTI, Nusantara Satu yang menggunakan teknologi HTS dan Eelctric Propulsion ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan layanan akses internet di seluruh wilayah Indonesia.

Teknologi HTS dapat memberikan layanan internet broadband dengan kapasitas jauh lebih besar, dibandingkan satelit konvensional untuk alokasi spektrum yang sama.

Sementara itu, teknologi Electric Propulsion membuat satelit menjadi lebih hemat biaya, dan efisien karena beratnya menjadi sangat ringan, serta membuat biaya investasi lebih terjangkau.

Proyek satelit Nusantara Satu memakan biaya US$ 230 juta, dengan sumber pendanaan sebesar 70 persen dari Export Development Canada (EDC) dan sisanya dana internal PSN.

Pemenang Tender Satelit Multifungsi Diumumkan Akhir Kuartal I 2019

Konferensi pers  peluncuran Satelit Nusantara Satu. Liputan6.com/Andina Librianty
Konferensi pers peluncuran Satelit Nusantara Satu. Liputan6.com/Andina Librianty

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, pada pekan lalu mengatakan bahwa pemenang tender proyek satelit multifungsi akan diumumkan pada akhir kuartal I 2019.

Setelahnya, akan dilakukan tandatangan kontrak sebelum pembangunan satelit dimulai. Pemenang tender akan membangun, meluncurkan, dan mengoperasikan satelit.

"High throughput satellite akan diumumkan pemenang tendernya pada akhir kuartal pertama ini, setelah itu langsung tanda tangan kontrak. Financial closing-nya kita harapkan paling lama dalam waktu enam bulan," ungkap Rudiantara saat ditemui di Terminal Station Palapa Ring Tengah di Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Jumat (18/1/2019).

Pembangunan satelit multifungsi ini diperkirakan akan memakan waktu paling lama tiga tahun.

Oleh sebab itu, ia memperkirakan satelit tersebut akan sudah ada di orbit pada akhir 2022.

"Membangun satelit itu kurang 26 bulan, termasuk dengan desain mungkin paling lama 3 tahun. Jadi akhir 2022 harus sudah ada di slot orbit," tuturnya.

Tujuan utama proyek ini yaitu menghubungkan sekolah, Puskesmas dan kantor desa atau kelurahan di seluruh Indonesia dengan jaringan internet.

Kemkominfo menilai, saat ini terdapat 150 ribu fasilitas umum, termasuk sekolah, kantor pemerintah, kantor administrasi polisi dan militer, serta rumah sakit dan puskesmas, yang memerlukan konektivitas internet.

(Din/Jek)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya