ATSI Minta Pemblokiran IMEI Tak Bebani Operator

ATSI meminta regulator mempertimbangkan kembali mengenai pembebanan investasi untuk pemblokiran IMEI smartphone kepada operator seluler.

oleh Agustin Setyo Wardani diperbarui 15 Jul 2019, 13:14 WIB
Diterbitkan 15 Jul 2019, 13:14 WIB
IMEI
IMEI. Liputan6.com/Isk

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Ririek Adriansyah, meminta regulator mempertimbangkan kembali mengenai pembebanan investasi untuk pemblokiran IMEI smartphone kepada operator seluler.

Ririek mengatakan, pihaknya bersama dengan operator seluler mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan pemblokiran IMEI smartphone.

"Kami mendukung pemerintah, karena (kebijakan pembatasan IMEI) ada kepentingan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, terutama dari biaya masuk smartphone ilegal," kata Ririek Adriansyah di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Meski begitu Ririek menekankan, selain pemerintah, kebijakan pemblokiran IMEI ini juga menyangkut stake holder lainnya.

"Satu dari masyarakat, kedua operatornya. Jadi, perlu secara komprehensif untuk dianalisa bagaimana yang paling bagus untuk memaksimalkan (keuntungan) tidak hanya untuk negara tetapi juga masyarakat secara luas," kata mantan Dirut Telkomsel itu.

Pria yang kini menjabat sebagai Direktur Utama Telkom ini mengatakan, sebelumnya pihak Kemkominfo menyebut, ada pembebanan investasi kepada operator untuk pemblokiran IMEI.

 

Perlu Ada Analis Komprehensif

Cara mengecek IMEI ponsel. Liputan6.com/Iskandar

Lebih lanjut, kata Ririek, perlu dilihat kembali agar tak membebani industri telko secara berlebihan.

"Ismail (Dirjen SDPPI Kemkominfo) bilang pembebanan investasi itu kan di operator. Itu juga harus dilihat, karena jangan sampai membebani industri secara berlebihan. Memang belum ada detailnya tapi poinnya adalah, setiap operator siap mendukung aturan itu," tutur Ririek.

Dia berpendapat, perlu ada analisa komprehensif terkait penerapan kebijakan pemblokiran IMEI di Indonesia.

"Termasuk untuk melindungi kepentingan masyarakat yang smartphone lamanya tidak diganti, IMEI-nya harus diapakan, ini yang harus dibicarakan," tuturnya.

Hal lain yang juga perlu dibahas rinci adalah mengenai warna negara asing yang datang ke Indonesia serta memakai layanan seluler dari operator lokal, tetapi menggunakan smartphone dari luar negeri. "Itu belum jelas, karena saat ini operator memang ada paket untuk turis," ujarnya.

(Tin/Ysl)

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya