Kemkominfo Buka Akses Internet di Nabire dan Dogiyai

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengumumkan telah membuka blokir layanan internet di Kabupaten Nabire dan Dogiyai. Pembukaan dilakukan sebab situasi dan kondisi kemanan di dua wilayah tersebut sudah kondusif.

"Pemerintah kembali membuka blokir atas layanan data internet di kedua kabupaten tersebut, terhitung mulai Jumat (6 September 2019), pukul 22.30 WIT," tulis Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu dalam keterangan resmi, Sabtu (7/9/2019).

Dengan tambahan dua kabupaten tersebut, saat ini berarti sudah ada 21 kabupaten di Provinsi Papua yang dibuka blokir layanan datanya. Sebelumnya, 19 kabupaten lain dibuka pada 4 September 2019.

Adapun 19 kabupaten tersebut adalah Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak, Yapen, dan Kabupaten Sarmi.

Sementara untuk delapan kabupaten lain di Provinsi Papua, seperti Mimika, Paniai, Deiyai, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Numfor, Kota Jayapura, dan Yahukimo masih terus dipantau situasinya dalam satu hingga dua hari ke depan.

"Untuk wilayah Papua Barat, tiga kabupaten/kota yakni Kota Manokwari, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong yang belum dibuka blokir layanan data internet, masih akan terus dipantau dalam satu atau dua hari ke depan," tuturnya lebih lanjut.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Tidak hanya itu, sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujara kebencian, hasutan, dan provokasi terkait isu Papua terus menurun sejak 31 Agustus 2019. Untuk diketahui, puncak sebaran hoaks soal Papua terjadi pada 30 Agustus 2019.

Saat itu, jumlah url yang berisi konten hoaks mencapai 72.500. Lalu pada 31 Agustus 2019, jumlah itu menurun hingga 42 ribu dan pada 6 September 2019, jumlahnya tinggal 6.060 url.

Di samping itu, Pemerintah juga mengimbau agar masyarakat tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, termasuk kebencian berbasis SARA, agar proses pemulihan seluruh wilayah Papua dan Papua Barat cepat berlangsung.

(Dam/Isk)