Usai TikTok dan WeChat, Pemerintah AS Juga Incar Riot Games dan Epic?

Liputan6.com, Jakarta - Menyusul pelarangan TikTok dan WeChat beroperasi di Amerika Serikat besok, Pemerintahan Donald Trump dikabarkan sedang mengincar perusahaan Tiongkok lainnya.

Disebutkan, pemerintah AS sedang menyoroti kebijakan tentang pengumpulan data perusahaan Amerika Serikat yang memiliki hubungan dengan Tencent.

Dikutip dari Bloomberg via The Verge, Sabtu (19/9/2020), Komite Investasi Asing di Amerika Serikat telah mengirimkan surat resmi ke pengembang gim League of Legends (Riot Games), dan kreator gim Fortnite (Epic Games).

Dalam surat tersebut dikatakan, pemerintah mempertanyakan tentang protokol keamanan mereka dalam menangani data pribadi orang Amerika di dalam kedua gim tersebut.

Informasi, Tencent merupakan pemilik Riot Games dan penanam saham minoritas di Epic Games, serta banyak perusahaan lainnya. Sayangnya, laporan Bloomberg itu tidak menjelaskan hal-hal apa saja yang dipertanyakan.

Akan tetapi, laporan itu berhubungan dengan kekhawatiran tentang dugaan pemerintah Tiongkok bisa mengakses data pribadi pengguna aplikasi (League of Legends dan Fortnite) saat beroperasi di Amerika Serikat.

Dikutip dari Engadget, Sabtu (19/9/2020), keputusan pemblokiran ini akan berlaku mulai Minggu, 20 September 2020, waktu setempat.

Dengan keputusan ini, aplikasi TikTok maupun WeChat akan dilarang hadir di App Store dan Google Play Store.

Selain pasti diblokir di kedua toko aplikasi tersebut, kedua layanan itu juga tidak diperboleh menghadirkan layanannya di Amerika Serikat.

Menurut Sekretaris Departement of Commerce AS, Wilbur Ross, keputusan ini diambil sesuai dengan arahan Presiden Donald Trump.

"Aksi ini sekali lagi membuktikan Presiden Trump akan melakukan segala cara untuk memastikan keamanan nasional kita dan melindungi warga Amerika dari ancaman Partai Komunis Cina," tuturnya.

Keputusan ini terbilang mengagetkan, sebab diumumkan tidak lama setelah adanya laporan kemitraan antara ByteDance sebagai pemilik TikTok dengan Oracle.

Namun dari laporan Bloomberg, Presiden Trump mengatakan tidak setuju dengan kesepakatan tersebut.

Dalam aturan kali ini, pemerintah AS juga disebut tidak memberi celah sama sekali kedua aplikasi tersebut.

Sebab, aturan ini mengatur tidak hanya pelarangan aplikasi, tapi juga kode, pembaruan, termasuk opsi pembayaran yang berhubungan dengan aplikasi tersebut.

(Ysl/Isk)