Pembayaran Konten Berita dari Google dan Facebook Penting untuk Masa Depan Media

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (Australian Competition and Consumer Commission Chairman/ACCC) Rod Sims mengatakan rancangan undang-undang baru yang diusulkan akan menjadikan Australia negara pertama di dunia yang memaksa Google dan Facebook untuk membayar konten berita dari media lokal.

Ia menyatakan hal ini penting untuk masa depan media. Namun, Sims mengaku terkejut mendengar kritik dari Google tentang rancangan undang-undang yang diresmikan oleh pemerintah Australia awal bulan ini.

Google menyatakan bahwa usulan tersebut tidak dapat dijalankan, dengan mengutip secara khusus persyaratan untuk memberi media pemberitahuan tentang perubahan tertentu pada algoritma dan praktik internal.

"Kami pikir mereka (Facebook dan Google) nyaman dengan itu. Jadi, kami sangat terkejut bahwa mereka masih mengeluh," kata Sims dalam sebuah wawancara kepada Reuters, dikutip Senin (21/12/2020).

Sementara itu, beberapa organisasi media tidak senang dengan 'pertukaran nilai dua arah' saat memutuskan perjanjian komersial, yang mengharuskan perusahaan media mempertimbangkan nilai yang mereka terima dari Facebook dan pengguna Google yang melihat konten mereka.

"Sejujurnya, kami tidak pernah berpikir bahwa nilainya sangat besar, karena jika platform tidak ada, kami menilai orang-orang akan langsung membuka situs web media berita," kata Sims, mencatat draf pertama dari 'kode' yang digunakan untuk pertukaran nilai satu arah.

"Tapi kami memahami bahwa ada beberapa nilai di dalamnya, jadi kami menginginkan tawar-menawar yang adil dan saya pikir nilai dua arah memungkinkan hal itu,” Sims memungkaskan.

Sebelumnya, Google menyatakan bersedia membayar USD 1 miliar untuk perusahaan media di dunia atas berita-berita selama tiga tahun ke depan. Komitmen tersebut merupakan bagian dari produk baru bernama Google News Showcase.

Dilansir Reuters, Jumat (2/10/2020), CEO Google, Sundar Pichai, mengatakan Google News Showcase akan dirilis pertama kali di Jerman dan Brasil.

Surat kabar Jerman yang sudah mendaftar termasuk Der Spiegel, Stern, dan Die Zeit. Sementara di Brasil adalah Folha de S. Paulo, dan Band and Infobae.

Selain itu juga akan dirilis di Belgia, India, Belanda, dan negara-negara lain. Sekitar 200 perusahaan media di Argentina, Australia, Inggris, Brasil, Kanada, dan Jerman telah mendaftar untuk produk tersebut.

"Komitmen finansial ini - merupakan yang terbesar hingga saat ini - akan membayar penerbit untuk membuat dan mengkurasi konten berkualitas tinggi untuk berbagai pengalaman berita online yang berbeda," jelas Pichai memalui unggahan blog.

Perusahaan-perusahaan media akan bisa memilih dan mempresentasikan konten mereka sendiri. Produk Google ini akan dirilis di Google News pada perangkat Android, dan kemudian pada perangkat Apple.

"Pendekatan ini berbeda dari produk berita kami, karena ini bersandar pada pilihan editorial yang dibuat oleh masing-masing penerbit tentang berita mana yang akan ditunjukkan kepada pembaca dan bagaaimana cara menyajikannya," ungkap Pichai.

Perusahaan-perusahan media telah lama mengkritisi mesin pencari Google atas penggunaan konten berita mereka, dan meminta kompensasi. Pergerakan ini dipimpin oleh kelompok media Eropa.

Tidak semua media memberikan respons positif untuk produk Google tersebut. European Publishers Council (EPC) yang anggotanya terdiri dari News UK, The Guardian, Pearson, New York Times dan Schibsted menyampaikan kritik.

"Dengan meluncurkan produk ini, mereka (Gooogle) bisa menentukan syarat dan ketentuan, merusak undang-undang yang dirancang untuk menciptakan kondisi bagi negosiasi yang adil, sambil mengklaim bahwa mereka membantu mendanai produksi berita," ungkap EPC Executive Director, Angela Mills Wade.

Google dilaporkan sedang bernogosiasi dengan perusahaan-perusahaan media Prancis, yang merupakan pengkritik paling vokal. Sementara Australia mendesak Google dan Facebook berbagi pendapatan iklan dengan kelompok media lokal.

(Isk/Ysl)