10 Kementerian dan Lembaga Negara Indonesia Diduga Disusupi Hacker Tiongkok

Liputan6.com, Jakarta - Sistem jaringan internal 10 kementerian dan lembaga negara diduga disusupi kelompok hacker asal Tiongkok. Salah satunya lembaga negara yang disusupi adalah Badan Intelijen Negara (BIN).

Dugaan ini berdasarkan laporan dari Insikt Group, divisi riset ancaman dari Record Future. Dikutip dari situs The Record, Minggu (12/9/2021), aksi penyusupan ini diperkirakan dilakukan oleh Mustang Panda.

Untuk diketahui, Mustang Panda merupakan kelompok peretas asal Tiongkok yang dikenal kerap melakukan aksi mata-mata siber dan memiliki target operasi di wilayah Asia Tenggara.

Para peneliti Insikt Group mengatakan mereka menemukan aksi penyusupan ini pertama kali pada April 2021.

Ketika itu, mereka mendeteksi ada malware command and control (C&C) yang dioperasikan oleh kelompok Mustang Panda dan berkomunikasi dengan host yang ada di jaringan pemerintah Indonesia.

Setelah ditelusuri aktivitas tersebut ternyata sudah terjadi sejak Maret 2021. Namun belum diketahui sasaran dan metode pengiriman malware yang dilakukan.

Selain BIN, para peneliti tidak mengungkap kementerian atau lembaga lain yang menjadi target aktivitas ini.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Lebih lanjut disebutkan peneliti dari Insikt Group sebenarnya sudah memberi tahu pihak berwenang Indonesia mengenai adanya penyusupan pada Juni tahun ini, dan disusul pada Juli. Namun, tidak ada umpan balik.

Kendati demikian, salah satu sumber yang familiar mengatakan kepada The Records, otoritas setempat sudah melakukan identifikasi dan membersihkan sistem yang terinfeksi pada akhir bulan lalu.

Namun, para peneliti Insikt masih menemukan host yang ada di dalam jaringan internal institusi pemerintah Indonesia masih berkomunikasi dengan server malware Mustang Panda setelah dilakukan pembersihan tersebut.

Terkait laporan ini, Tekno Liputan6.com tengah meminta penjelasan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), tetapi belum ada tanggapan.

(Dam/Isk)