Mantan Karyawan Salahkan Mark Zuckerberg atas Segala Keputusan Facebook

Liputan6.com, Jakarta - Tahun lalu, CEO Facebook Mark Zuckerberg harus mengambil keputusan; mematuhi peraturan pemerintah Vietnam untuk menyensor konten anti pemerintah atau tak boleh beroperasi di pasar tersebut.

Meski menjunjung kebebasan berpendapat di negaranya, Zuckerberg memilih untuk mematuhi pemerintah Vietnam daripada terkena sanksi tidak boleh beroperasi. Demikian menurut tiga sumber yang mengaku mengetahui tentang hal ini.

Facebook pun secara signifikan meningkatkan penyensoran terhadap unggahan "anti-pemerintah Vietnam". Menurut sumber tersebut, apa yang dilakukan oleh Facebook seolah memberi kontrol penuh pada pemerintah atas jejaring sosial.

Informasi ini belum pernah diungkap sebelumnya, memperlihatkan Zuckerberg memilih untuk memastikan dominasi Facebook dengan mengorbankan nilai-nilai yang sering digembar-gemborkan. Demikian dikutip dari Seattle Times, Rabu (27/10/2021).

Belum lama ini, mantan manajer produk Facebook, Frances Haugen, membongkar berbagai dokumen internal Facebook di depan SEC dan Kongres AS, yang memperlihatkan seolah Facebook tidak peduli pada keamanan, keselamatan pengguna, dan demokrasi.

Belum diketahui tindakan apa yang akan diambil SEC atas kasus ini, termasuk kemungkinan apakah Mark Zuckerberg bakal kena sanksi pribadi atas tudingan-tudingan tersebut. Para ahli menilai, SEC bisa saja mendenda Zuckerberg atau memecatnya.

Sejumlah orang yang pernah bekerja dengan Zuckerberg bahkan menyebut, jejak Zuckerberg ada di mana-mana dalam hal pengambilan keputusan. Termasuk kasus Vietnam di atas, Mark Zuckerberg berdalih Facebook mematuhi aturan pemerintah agar layanannya tetap bisa diakses bagi jutaan pengguna, agar tetap bisa berkomunikasi.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Selain Frances Haugen, belakangan eks Vice President of Partnership and Marketing Facebook Brian Boland juga menyebut hal serupa.

"Mark Zuckerberg membayangi semua yang dilakukan perusahaan. (Semua keputusan) sepenuhnya didorong olehnya (Mark Zuckerberg)," kata Boland yang hengkang dari Facebook pada 2020, setelah meyakini bahwa Facebook telah memecah belah masyarakat.

Hal ini pun dibantah juru bicara Facebook. Dalam pernyataannya, juru bicara mengatakan, klaim tersebut didasarkan pada dokumen yang disalahartikan tanpa konteks apa pun.

"Seperti banyak platform lainnya, kami terus menerus membuat keputusan sulit di antara kebebasan berekspresi, hate speech, keamanan, dan masalah lainnya. Kami tidak membuat keputusan ini tanpa pertimbangan. Kami mengandalkan masukan dari tim dan mempelajari materi eksternal dari ahli," kata juru bicara.

Ia juga mengatakan, pihak Facebook selama bertahun-tahun telah mengadvokasi Kongres untuk meloloskan peraturan internet baru.

Sementara itu, Perwakilan Pelapor Facebook dari Philips & Cohen, Sean McKessy mengatakan, Zuckerberg selama ini menjadi pendorong atas pengambilan keputusan Facebook.

"Facebook bukan perusahaan publik biasa dengan check and balance. Facebook tidak menerapkan demokrasi, Facebook telah bertindak otoriter. Meskipun SEC tidak memiliki rekam jejak dalam meminta pertanggungjawaban individu, saya melihat kasus ini sebagai contoh untuk bisa mengambil keputusan tersebut," katanya.

Sekadar informasi, Mark Zuckerberg mendirikan Facebook di kamar asrama di kampusnya 17 tahun lalu. Facebook saat itu jadi jejaring sosial untuk saling terhubung satu sama lain di kampus yang sama.

Namun kini Facebook menjadi konglomerat dengan berbagai produk lain, seperti WhatsApp, Instagram, hingga bisnis perangkat keras.

Mark Zuckerberg bukan hanya bertindak sebagai co-founder, melainkan juga chair of board dan memiliki kontrol sebesar 58 persen atas perusahaan. Hal ini dianggap membuat kekuasaan Mark Zuckerberg di internal dan di dewan, jadi tidak terkendali.

(Tin/Ysl)