Agar Tarif Internet Kian Terjangkau Kemkominfo Minta Pemda Tak Cari PAD dari Operator Telekomunikasi

Liputan6.com, Jakarta Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemkominfo, Ismail, mengatakan saat ini beban biaya yang ditanggung oleh operator telekomunikasi ketika mereka menggelar infrastruktur sangat besar, salah satunya berupa penggelaran kabel serat optik.

Dalam Webinar bertajuk 'Apakah Tarif Internet Menjadi Hambatan Utama Terwujudnya Indonesia Terkoneksi?', ia menjelaskan saat ini banyak biaya yang sulit diprediksi oleh operator telekomunikasi ketika menggelar jaringan fiber optik di daerah.

Antara lain seperti perizinan dan juga tarif retribusi atau sewa. Agar layanan internet di Indonesia kian terjangkau demi mendukung program transformasi digital nasional, menurut Ismail, dapat dilakukan dengan mengurangi beban biaya operator telekomunikasi.

"Kami memahami setiap daerah memiliki target pendapatan asli daerah (PAD), namun seharusnya Pemerintah Daerah (Pemda) tidak mencari peningkatan PAD di pembangunan infrastruktur telekomunikasi," kata Ismail, dikutip Jumat (18/3/2022).

Sebab infrastruktur telekomunikasi merupakan modal utama Pemda dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di suatu wilayah.

"Makin baik infrastruktur telekomunikasinya, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin Pemda mempermudah penggelaran infrastruktur telekomunikasi, maka akan banyak aktivitas ekonomi yang akan tumbuh di daerah tersebut," papar Ismail yang juga menjabat sebagai Plt. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) .

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Ismail menyebut saat ini tarif internet di Indonesia relatif murah dibandingkan negara lain. Tepatnya, tarif mobile internet Indonesia berada di peringkat ke-12 termurah dari 230 negara.

Kondisi ini memungkinkan karena banyak operator berkompetisi di kota-kota besar. Alternatif pilihan masyarakat untuk memilih operator selular juga banyak dengan tawaran sejumlah gimik.

"Tarif rata-rata Rp 6.000 per giga. Memang sebagian kecil masyarakat Indonesia tidak mempermasalahkan tarif dan mengutamakan kualitas internet yang baik, tapi sebagian besar masyarakat saat ini masih sensitif terhadap harga layanan internet," ujar Ismail.

Di sisi lain, keterjangkauan masyarakat terhadap tarif mobile internet dan fixed broadband saat ini berbeda.

"Tarif layanan fixed broadband di Indonesia masih terkesan premium dengan harga Rp 280 ribu per bulan (tergantung kecepatan yang dibutuhkan pelanggan) yang sebenarnya penggunaannya untuk satu keluarga," ucap Ismail.

Pemerintah Pusat, menurut Ismail, menginginkan infrastruktur telekomunikasi tersedia di mana-mana dengan harga terjangkau oleh untuk masyarakat. Kemkominfo menginginkan kabel optik yang tergelar di daerah juga tertata dengan baik dan tidak semrawut.

Dengan adanya infrastruktur telekomunikasi, maka industri seperti pariwisata, transportasi, pendidikan atau manufaktur akan tercipta. Nanti Pemda bisa mendapatkan dari pajak.

"Memang perlu ada pengaturan penggelaran kabel optik dengan menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT). Jangan sampai pengaturan perpindahan tersebut menimbulkan beban tinggi bagi operator telekomunikasi," sambung Ismail.

Lalu kabel internet yang sudah tertata baik, namun akses internet di suatu daerah menjadi terhambat atau mahal. Ia menilai ini akan berdampak kepada masyarakat.

Dengan adanya optimasi antara kemudahan perizinan, penataan kabel optik dan dukungan Pemda dalam menyediakan SJUT, Ismail berharap internet yang saat ini menjadi kebutuhan vital bagi pertumbuhan ekonomi nasional dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia untuk menjadi negara maju di dunia.