Bawaslu Gandeng TikTok untuk Lawan Hoaks dan Ujaran Kebencian di Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia mengajak TikTok untuk bersama-sama melawan hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian pada momen Pemilu 2024.

Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu, mengatakan bahwa hoaks atau berita bohong, fitnah, dan ujaran kebencian, sangat berpotensi terjadi di berbagai platform media sosial, termasuk TikTok.

Maka dari itu, hal-hal negatif semacam ini haruslah dilawan bersama-sama, dengan harapan TikTok juga turut membuat lebih sejuk kontestasi Pemilu 2024 yang akan datang.

"Kampanye di TikTok boleh, tetapi tidak melanggar aturan, seperti melakukan fitnah, ujaran kebencian, dan hoaks," kata Bagja seperti dilansir laman resmi Bawaslu, dikutip Rabu (13/7/2022).

Menurutnya, meski ada kesan memberikan batasan kepada pengguna, namun dia menekankan bahwa hal ini jangan sampai mengganggu kreativitas, yang menjadi ciri khas dari TikTok.

"Kita ingin membuat kampanye yang fun sesuai dengan TikTok, asalkan tidak melanggar aturan kampanye," katanya dalam rapat virtual Bawaslu dengan TikTok Indonesia pada Senin awal pekan ini.

Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu, juga menegaskan bahwa Pemilu 2024 mendatang harus berlangsung dengan damai.

"Kami berharap Pemilu 2024 nanti berlangsung dengan dama dipenuhi dengan suka cita, sejuk, tidak saling menjatuhkan, tidak saling serang," kata Lolly.

Sementara, TikTok Indonesia juga menyambut baik ajak Bawaslu untuk bersama-sama melawan hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian di Pemilu 2024.

Shiella Pandji, Public Policy and Governmental Relations TikTok dalam rapat tersebut mengatakan, mereka telah memberikan perhatian terhadap isu-isu hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

"Kalau terkait fitnah, ujaran kebencian, hoaks, no questioning kita sangat concern dengan hal itu. Kita pasti dengan senang hati berkolaborasi dengan Bawaslu untuk bersama melawan itu dalam Pemilu 2024," kata Shiella.

TikTok juga meyakinkan bahwa mereka berkomitmen untuk selalu mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia, termasuk aturan perundang-undangan mengenai kepemiluan yang ada.

Shiella mengungkapkan, hal ini bakal diterapkan dalam standar komunitas TikTok Indonesia.

Faris Mufid, Public Policy and Governmental Relations TikTok Indonesia mengatakan, mereka memiliki in-house moderator Warga Negara Indonesia, yang memiliki pengetahuan tentang Indonesia, serta mengerti hukum di Indonesia.

"Jadi meskipun kami global platform, tetapi kalau masalah hukum, Standar Komunitas kami mengacu pada hukum negara setempat," kata Faris menambahkan.

Rencana implementasi kerja sama kedua belah pihak dalam waktu dekat akan diwujudkan dengan penyusunan draft nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU).

"Kita akan buat MoU untuk hal-hal kerja sama secara umum, setelah itu kita akan membuat perjanjian kerja sama untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis," kata Lolly.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan akan memantau konten negatif di internet atau ruang digital, serta mempersiapkan tim keamanan siber, dalam rangka menyambut Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Menkominfo Johnny G. Plate dalam pertemuannya dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari pada Rabu pekan ini, di kantor Kemnkominfo, Jakarta.

Menurut Johnny, dikutip dari siaran pers, Jumat (8/7/2022), kementeriannya akan memberikan dukungan kepada KPU dalam menjaga ruang digital, agar pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung dengan baik dan sehat.

"Kominfo mendukung ruang digital yang sehat. Tidak saja pada saat penyelenggaran Pemilihan Umum, juga seluruh kehidupan di dalam ruang digital setiap saat," kata Johnny.

Johnny mengklaim, Kemkominfo telah melengkapi peralatan, menambah cyber drone, serta memiliki tim cyber security yang bertugas 24 jam sehari untuk melakukan surveilans terhadap ruang digital dan serangan siber.

Selain itu, lewat peningkatan kapasitas perangkat dan teknologi, Menkominfo berharap akan dapat membantu pelacakan konten negatif dengan skema alphabetical dan numerical.

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan pertemuan dengan Menkominfo bertujuan sebagai koordinasi dan meminta dukungan, terkait dengan pemilu, sesuai dengan bidang tugas kementerian dan lembaga.

"Kementerian Kominfo memiliki ruang lingkup wilayah tugas dan wewenang di sektor TIK, sehingga kami memohon bantuan agar pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang bisa terselenggara dengan baik," ujarnya.

Hasyim menyebutkan, KPU tengah berusaha menjalankan misi, untuk meningkatkan layanan kepemiluan dengan teknologi informasi.

Selain itu, Hasyim juga meminta agar semua pihak dapat menghindari beragam bentuk kekerasan fisik maupun verbal, termasuk di ruang digital, selama Pemilu dan Pilkada, demi menjaga ruang digital tetap sehat.

"Pemilu maupun Pilkada merupakan area konflik yang dianggap sah dan legal, tetapi yang perlu dihindari adalah kekerasan dalam bentuk fisik dan verbal," tegasnya.

(Dio/Isk)