Mark Zuckerberg dan Sheryl Sanberg Bakal Beri Penjelasan Soal Skandal Cambridge Analytica?

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pejabat eksekutif di Meta, termasuk CEO Mark Zuckerberg, COO Sheryl Sandberg, hingga calon pengganti Sandberg sebagai COO, bakal memberikan deposisi dalam gugatan tentang skandal kebocoran data Cambridge Analytica.

Berdasarkan laporan Bloomberg, menurut dokumen pengadilan yang diajukan awal pekan ini, Zuckerberg harus menjawab pertanyaan hingga enam jam. Sementara, Sheryl Sandberg bisa menghadapi pertanyaan hingga lima jam.

Mengutip The Verge, Minggu (24/7/2022), langkah hukum tersebut bisa berakhir sebagai gugatan class action jika hakim menyetujuinya.

Gugatan itu menuding Facebook secara ilegal membagikan data pengguna dengan pihak ketiga dan tidak cukup melindungi data tersebut dari penyalahgunaan oleh aktor jahat.

Kasus ini merupakan kelanjutan dari skandal kebocoran data Cambridge Analytica. Cambridge Analytica adalah sebuah perusahaan yang bekerja untuk kampanye presiden Donald Trump pada 2006.

Perusahaan riset tersebut mampu mengambil data dari jutaan profil Facebook tanpa izin dari pengguna yang bersangkutan. Belakangan diketahui, taktik yang dipakai tidak sepenuhnya baru.

Ini bukan pertama kalinya Mark Zuckerberg berada di kursi pesakitan akibat skandal kebocoran data Cambridge Analytica.

Pada 2018, Zuckerberg harus bersaksi di depan Congres AS terkait dengan produk dan kebijakan privasi platformnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informsasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sementara, Sheryl Sandberg yang menjawab pertanyaan pers berbicara mengenai kegagalan Facebook terkait skandal Cambridge Analytica, namun tetap membenarkan model bisnisnya.

Deposisi Mark Zuckerberg dan Sheryl Sandberg ini memang tidak mungkin menghadirkan pengungkapan yang mengejutkan, yang tersembunyi bertahun-tahun. Namun, fakta bahwa kepimimpinan puncak Meta Facebook dipertanyakan adalah tonggak besar dalam kasus yang telah berlangsung sejak 2018.

Deposisi alias pemanggilan Mark Zuckerberg dan Sheryl Sandberg mengenai skandal Cambridge Analytica bakal dilakukan sebelum 20 September mendatang.

Tentang Kasus Kebocoran Data

Sebelumnya pada Maret 2018, sekitar 50 juta data pengguna Facebook diduga disalahgunakan oleh firma analisis data, Cambridge Analytica untuk kepentingan politik.

Firma tersebut bekerja untuk kampanye pemenangan Donald Trump pada pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016.

Untuk menyelidiki kasus ini Facebook memakai jasa Stroz Friedberg, sebuah jasa firma forensik digital, untuk melaksanakan audit besar-besaran terhadap Cambridge Analytica.

"Cambridge Analytica setuju untuk mengikuti permintaan kami dan memberikan Stroz Friedberg akses penuh ke server dan sistem mereka," tulis Facebook seperti yang dikutip dari laman resminya, Selasa (20/3/2018).

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Investigasi ini adalah bagian dari tinjauan internal dan eksternal untuk menemukan apakah data-data yang disalahgunakan masih ada. Apabila masih ada, maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran besar pada kebijakan Facebook.

Di sisi lain, Facebook juga menyelidiki pembuat kuis-kuis yang terpampang di platform-nya. Aleksandr Kogan, seorang akademisi asal Universitas Cambridge dan salah satu pembesut kuis itu telah memberikan persetujuan untuk diaudit. (Sebagai catatan, Cambridge Analytica tidak terkait dengan Universitas Cambridge.)

Kogan diduga "mengambil" data-data pengguna, dan ia kebetulan berprofesi sebagai ilmuwan data di Cambridge Analytica.

Anehnya, co-founder Cambridge Analytica Christoper Wylie menolak diaudit. Padahal Wylie adalah orang pertama yang meramaikan kasus ini sebagai whistleblower (pembocor rahasia internal).

Meski Facebook sudah berkomitmen untuk menelusuri kasus ini ke akar-akarnya, tapi pihak pemerintah Britania Raya dan Uni Eropa siap untuk melakukan investigasi terhadap kasus ini.

Aksi Cambridge Analytica dianggap kontroversial karena data-data yang mereka ambil dipakai untuk kepentingan politik, mulai dari kampanye referendum Uni Eropa di Britania Raya hingga kampanye Donald Trump.

(Tin/Isk)