Dorong Pemanfaatan 5G Usai ASO Tuntas, Menkominfo Terbuka Terima Masukan Soal Insentif ke Operator

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bakal mendorong pemanfaatan jaringan 5G lebih signifikan. Diungkapkan oleh Menkominfo Budi Arie Setiadi, Kominfo sudah mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan perluasan jaringan 5G di beberapa lokasi di Indonesia.

Apalagi, Kominfo telah menyelesaikan migrasi TV Analog ke digital alias Analog Switch Off (ASO). Dengan begitu, tersedia spektrum frekuensi 700 MHz atau frekuensi pita rendah yang dahulu dipakai untuk siaran TV analog.

"Saat ini kami telah menyelesaikan program Analog Switch Off (ASO) sehingga spektrum frekuensi 700 MHz untuk 5G sudah bersih dan bisa dilelang," kata Budi Arie Setiadi, dalam keterangan Kominfo, dikutip Jumat (22/9/2023).

Selain spektrum frekuensi 700 MHz, Kominfo juga menyiapkan spektrum frekuensi 26 GHz sebagai mid band yang tergolong sebagai millimeter wave spectrum.

Dengan adanya spektrum frekuensi baru yang dibebaskan, Budi Arie menyebut, pemerintah terus mempercepat implementasi jaringan 5G. Misalnya melalui penyediaan dan pemerataan infrastruktur digital dari hulu hingga hulu.

"Kominfo berupaya agar spektrum frekuensi ini dapat dilelang atau dialokasikan kepada para operator seluler dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan mempertimbangkan kelayakan bisnis," ia menuturkan.

Budi Arie mengungkap, sudah ada 49 kota di Indonesia yang didukung layanan 5G. Pengembangan jaringan 5G terus dilakukan, di mana lima destinasi wisata super prioritas dan event internasional juga dikover jaringan 5G. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa menikmati internet lebih cepat.

Mengutip data OpenSignal tahun 2023, kecepatan download internet di Indonesia rata-rata hanya berkisar 15 hingga 22 Mbps.

Oleh karenanya, Budi menyebut, adanya teknologi 5G, bisa membuat pengguna dapat merasakan kecepatan yang meningkat 3 sampai 4 kali dibandingkan kecepatan 4G saat ini dengan latensi rendah.

Lebih dari itu, keberadaan jaringan  5G juga dapat dipakai untuk mobile broadband, Ultra Reliable & Low Latency dan Massive Machine-Type Communication.

Mengutip hasil riset  ITB, Qualcomm, dan XL (2020), Menkominfo menyatakan teknologi 5G diproyeksikan menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di tahun 2030 senilai Rp 2.802 Triliun.

Namun demikian, Budi Arie mengakui ada tantangan tersendiri bagi Kominfo dalam mempersiapkan regulasi. Antara lain adalah izin spektrum, biaya, dan standar teknis yang mendukung ketersediaan 5G di Indonesia. 

Budi Arie menyadari, penggelaran jaringan 5G oleh operator seluler membutuhkan investasi besar.

Pihaknya pun terbuka untuk menerima masukan mengenai insentif yang bisa diberikan ke operator telko untuk mendukung model bisnis yang berkelanjutan.

"Kami terbuka untuk menerima masukan tentang insentif yang dapat diberikan kepada para penyelenggara telekomunikasi untuk mendukung model bisnis yang berkelanjutan," ia mengungkapkan. 

Saat ini, kata Budi Arie, ada website 5gnow.id yang menampilkan beragam use case teknologi 5G di Indonesia seperti, smart manufacture, dan smart cities.

"Diharapkan mendorong pengembangan teknologi digital 5G di Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, diungkap oleh Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Buldansyah, kualitas internet di Indonesia yang masuk ke peringkat bawah dari seluruh dunia, memperlihatkan adanya kondisi darurat di industri telekomunikasi.

"Ini mencerminkan operatornya tidak bisa berinvestasi untuk meningkatkan kualitas," kata Buldansyah yang karib disapa Danny, dalam media briefing di Kantor Indosat Ooredoo Hutchison, Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Dalam hal investasi, kondisi darurat yang dialami oleh operator membuat mereka tidak bisa berinvestasi untuk meningkatkan kualitas. Danny menyebut, investasi yang dilakukan tak jarang hanya sebatas untuk mendapatkan margin.

"Investasinya terbatas ya, bukan terhambat. Ini konsekuensi logis, kalau keuntungannya kurang, investasinya juga tidak bisa maksimal," ia menuturkan.

Perlu Dukungan Pemerintah

Dia pun menyebut, pemerintah perlu melakukan upaya serius untuk menangani masalah di industri telekomunikasi ini. Apalagi, seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketum ATSI Merza Fachys beberapa waktu lalu, industri telekomunikasi menopang bisnis digital di Tanah Air.

Buldansyah mengatakan, cara yang dipakai pemerintah untuk mendukung industri sebenarnya bisa beragam.

Mulai dari menerapkan BHP Frekuensi dengan harga yang tidak membebani operator, memberikan insentif bagi operator, sampai penentuan tarif batas bawah jika diperlukan.