CEO Botika Ungkap Tantangan AI: Bisa Kloning Kemampuan Manusia hingga Bikin Halusinasi

Liputan6.com, Jakarta - Di tengah antusiasme teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang luar biasa di tengah masyarakat, ternyata masih banyak kekhawatiran yang muncul. Mulai dari ancaman kesempatan kerja manusia yang diambil alih oleh AI hingga aspek keamanan.

CEO & Founder Botika, Ditto Anindita, mengatakan banyak yang khawatir jika pekerjaannya diganti oleh AI. Namun, tidak secara keseluruhan. Misalnya, untuk pekerjaan yang berkaitan dengan kreativitas.

"Sekali pun AI dapat digunakan dalam pembuatan konten, masih terlihat adanya perbedaan antara konten buatan AI dengan buatan manusia," ujar Ditto dalam program 'Catatan Wens Manggut' yang digelar livestreaming, Selasa (5/12/2023)..

Meski demikian, hal ini cukup sulit untuk diprediksi karena hasil buatan AI cukup halus dan nyaris menyerupai aslinya.

Teknologi AI bahkan mampu menyesuaikan gerak wajah, bibir, kloning suara, hingga penekanan suara manusia. Hal inilah yang menjadi tantangan dari kemajuan AI.

"Hasil AI bisa menciptakan misinformasi dan hoaks dalam video maupun foto. Dengan demikian, diperlukan adanya perhatian terhadap etika penggunaan AI," ucap Ditto menambahkan.

Ditto menyebut Botika telah mengusulkan untuk disahkannya aturan penggunaan AI generatif. Sebab, AI berpotensi menyebabkan kerusuhan di tengah masyarakat.

Pengembangan AI perlu diimbangi dengan regulasi. Ada beberapa hal yang secara garis besar berkaitan dengan etika. Misalnya, penggunaan data ChatGPT atau Mid-Journey yang diambil dari internet tanpa adanya izin. 

"Penggunaan data dari internet  perlu dibatasi, tidak hanya untuk data-data tanpa copyright, tetapi juga hal-hal sensitif seperti health care. Sebab, apabila AI diizinkan untuk membuat diagnosis, dapat berakibat fatal bagi penggunanya," Ditto menjelaskan.

Berkaitan dengan bahaya AI, Ditto memperingatkan pengguna untuk jangan terlalu percaya dengan ChatBot, karena dapat mengakibatkan halusinasi.

"Artinya, AI bisa membuat informasi berdasarkan halusinasi. Maka dari itu, perusahaan pembuat produk harus memastikan bahwa produknya tidak menyesatkan," kata Ditto.

Ia juga mengingatkan kabar dari OpenAI yang belum lama ini, mengenai pemecatan CEO Sam Altman. Hal ini disebut-sebut juga disebabkan oleh adanya ide pembuatan alat AI serba bisa. Tidak hanya menerima dan melakukan perintah dari pengguna, tetapi juga mampu melakukan segala hal tanpa perintah.

"Tantangan AI juga berkaitan dengan trust dan rights. Maksud dari trust di sini adalah AI harus dipastikan apakah alat ini bisa melakukan kesalahan atau tidak. Sementara itu, rights, artinya pelatihan data harus dipastikan memiliki perizinan alias copyright," Ditto menguraikan.

Sebelumnya, sejumlah tokoh Indonesia telah dijadikan bahan hoaks yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Keberadaan kabar bohong ini tentu dapat menimbulkan kesalahpahaman.

Cek Fakta Liputan6.com pun telah mendapati sejumlah hoaks menggunakan AI yang menyerang sejumlah tokoh, setelah melakukan penelusuran terhadap sejumlah informasi yang beredar di media sosial.

Berikut daftar tokoh Indonesia yang dijadikan bahan hoaks menggunakan AI.

Prabowo Subianto Menggunakan Bahasa Arab

Beredar di media sosial postingan video Prabowo Subianto sedang berpidato menggunakan bahasa Arab. Postingan itu beredar sejak pekan lalu. Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Tiktok. Akun itu mempostingnya pada 8 November 2023.

Video Anies Baswedan Berpidato dengan Bahasa Arab

Beredar di media sosial postingan video Anies Baswedan sedang berpidato menggunakan bahasa Arab. Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 7 November 2023.

Video Presiden Jokowi Berpidato Menggunakan Bahasa Mandarin

Beredar di media sosial postingan video Presiden Jokowi sedang berpidato menggunakan bahasa Mandarin. Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 26 Oktober 2023.

Sementara itu, berkaitan dengan keamanan AI, Meta mengatakan bahwa alat periklanan kecerdasan buatan alias AI generatifnya tidak dapat digunakan untuk mendukung kampanye politik di mana pun secara global.

Mengutip ZDNet, Senin (4/12/2023), Vice President Meta Asia-Pasifik Dan Neary telah mengonformasi adanya kebijakan tersebut. Ia menyebutkan, “pendekatan ini memudahkan kami memahami potensi risiko dan membangun perlindungan yang tepat untuk penggunaan AI generatif dalam iklan yang berhubungan dengan topik sensitif dalam industri yang diatur.” 

Sebelumnya, perusahaan media sosial ini telah mengatakan bahwa pengiklan akan dilarang menggunakan alat AI generatif dalam alat Manajer Iklannya untuk memproduksi iklan politik, pemilu, perumahan, ketenagakerjaan, kredit, atau sosial. 

Tidak hanya itu, iklan yang terkait dengan kesehatan, farmasi, dan layanan keuangan juga tidak diperbolehkan mengakses fitur AI generatif.