Cak Imin Sebut Kecepatan Internet di Indonesia Masih Rendah, Memangnya Seberapa Kencang?

Liputan6.com, Jakarta - Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar dalam pernyataan di debat Cawapres yang digelar KPU sempat menyebut kalau kecepatan internet yang dirasakan masyarakat Indonesia masih sangat rendah.

Hal itu ia ungkapkan saat menanggapi pernyataan calon wakil presiden Mahfud MD.

"Kita juga membutuhkan kapasitas teknologi kita supaya lebih bisa membantu, seperti kecepatan dari internet yang sedang ada di masyarakat kita masih sangat rendah," tutur pria yang akrab dipanggil Cak Imin tersebut dalam debat, Jumat (22/12/2023).

Menyoal pernyataan tersebut, lantas seperti apa kondisi kecepatan internet Indonesia saat ini? Berdasarkan penelusuran Tekno Liputan6.com, ada beberapa riset terkini yang membahas soal kecepatan internet di Indonesia.

Salah satunya adalah data Speedtest Global Index November 2023 yang dirilis oleh Ookla. Disebutkan, kalau rata-rata kecepatan internet di Indonesia memang belum terlalu baik.

Untuk kecepatan internet mobile, Indonesia berada di urutan ke-100 dengan kecepatan download rata-rata 24,53Mbps. Sementara kecepatan rata-rata upload berkisar di 13,20Mbps.

Sebagai perbandingan, negara Asia Tenggara yang tercatat memiliki kecepatan internet mobile rata-rata paling tinggi adalah Singapura. Negara ini berada di urutan 17 dari data global.

Negara itu memiliki kecepatan download rata-rata 95,18Mbps, sedangkan kecepatan upload rata-rata sekitar 17,67Mbps. Sementara dari kecepatan rata-rata internet untuk fixed broadband, Indonesia berada di urutan 124.

Data itu menyebut kalau kecepatan rata-rata download di Indonesia mencapai 28,34, sedangkan kecepatan rata-rata upload sekitar 16,85.

Lalu, Singapura berada di urutan pertama dengan kecepatan rata-rata download 263,51Mbps, dan kecepatan rata-rata upload 217,42Mbps.

Di sisi lain, analisis dari Opensignal pada Oktober 2023 juga menunjukkan kalau masih ada 20,4 persen responden di Indonesia yang memiliki kecepatan rata-rata download di bawah 10Mbps.

Secara keseluruhan, ada sekitar 52,4 persen responden di Indonesia yang bisa mengakses kecepatan rata-rata internet di bawah 20Mbps. Adapun rata-rata kecepatan internet yang bisa diakses pengguna smartphone di Indonesia sekitar 21,1Mbps.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Debat Cawapres 2024 sebagai rangkaian Pemilu 2024. Debat Cawapres 2024 berlangsung di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Salah satu pertanyaan yang terpilih untuk dibacakan oleh panelis adalah tentang digitalisasi.

Dalam pemaparan tentang programnya saat terpilih jadi wakil presiden 2024, Cawapres nomor 3 Mahfud MD menyebut saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk mengatasi berbagai masalah di ranah maya.

Cawapres untuk Ganjar Pranowo ini menyebut, saat ini perihal digital jadi hal yang tidak bisa ditolak. Oleh karenanya, Indonesia perlu hati-hati karena telah terjadi disrupsi luar biasa, utamanya dalam ekonomi digital.

Ia bahkan menyebut, saat terpilih jadi wakil presiden nanti dirinya mau tetap menangani kasus pinjaman online ilegal yang banyak memakan korban dari kalangan masyarakat.

Mahfud mengatakan, dalam porsinya sebagai Menkopolhukam, dirinya bahkan memimpin rapat koordinasi untuk memastikan penanganan pinjol ilegal.

Ia menyayangkan pinjaman online kini masuk ke ranah hukum perdata sehingga tak bisa diproses secara pidana oleh kepolisian.

"Ketika sampai ke Polri, nggak bisa (diproses), itu hukum perdata. OJK juga bilang itu bukan kewenangan mereka karena tidak terdaftar," tutur Mahfud MD.

Untuk itulah, ia tegaskan dalam rapat bersama, bahwa pinjaman online merupakan tindak pidana. Ia juga menuturkan, setelah rapat tersebut, sebanyak 144 orang yang terlibat pinjol ilegal ditangkap.

Hal ini kemudian ditanggapi oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Bicara tentang dunia ekonomi digital, Cak Imin merasa antara perkembangan teknologi digital dan UMKM terjadi gap.

Menurutnya, selain pinjaman online dan judi online, gap antara UMKM dan teknologi digital juga perlu ditindaklanjuti. Salah satunya dengan literasi digital, di mana perlu peran pemerintah untuk menangani literasi digital.

"Yang lebih penting kemampuan masuk dunia digital butuh bantuan pemerintah menangani literasi digital, membantu push pemasaran keberlangsungan UMKM," kata Cak Imin.

Ia juga menyebut, kecepatan internet Indonesia masih rendah sehingga perlu ditingkatkan untuk bisa mendukung UMKM go digital.

Sementara, ketika membahas ekonomi digital, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyoroti pentingnya penanganan atas pencurian data dan keamanan siber.

"Selain pinjaman online, kita juga perlu berhati-hati tentang pencurian data dan cyber security," kata Gibran.

Ia juga menyebut, saat menjadi Wali Kota Surakarta, di sana ada Solo Techno Park dengan adanya pembelajaran cyber security.

Ketika terpilih menjadi Wakil Presiden nanti, Gibran menyebut, keamanan siber perlu ditegakkan, salah satunya dengan mewajibkan platform e-commerce mematuhi berbagai aturan untuk keamanan data hingga melindungi UMKM dan produk dalam negeri.

Ia juga sepakat kalau literasi digital perlu dilakukan untuk mendukung ekonomi digital di Indonesia.

"Kami ingin sekali, literasi digital disiapkan dengan penguatan SDM, manusia digitalnya. Kita ingin anak muda bisa hilirisasi digital," katanya.