Yuk Cek DPT Online 2024 Buat Tahu Lokasi TPS Kamu, Begini Caranya

Liputan6.com, Jakarta - Empat hari lagi atau tanggal 14 Februari 2024 masyarakat Indonesia akan memilih pemimpin mereka melalui Pemilu 2024.

Meski saat ini pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 paling menarik di kalangan masyarakat, pada 14 Februari nanti, masyarakat tidak hanya memilih presiden dan wakilnya.

Masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih juga akan memilih wakil mereka di tingkat DPD, DPRD kota/kabupaten, dan DPR RI.

Namun sebelum memilih, kamu perlu memastikan nama kamu terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah dirilis secara online oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Adapun DPT Online dapat dicek sejak beberapa waktu lalu. Layanan online ini ada untuk memudahkan masyarakat Indonesia memastikan dirinya terdaftar dan menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024.

Lewat DPT online ini pula, masyarakat bisa ketahui di mana lokasi mereka bisa mencoblos wakil-wakil rakyat pilihannya.

Bagaimana cara cek DPT online 2024? Caranya kamu bisa cek di laman https://cekdptonline.kpu.go.id/.

Begini cara cek DPT online 2024, yang bisa dilakukan via smartphone, laptop, atau tablet.

• Menggunakan browser di smartphone, buka laman https://cekdptonline.kpu.go.id/
• Akan ditampilkan laman Pencarian Data Pemilih Pemilu 2024 dengan kotak untuk menuliskan nomor induk kependudukan (NIK) atau nomor paspor bagi pemilih luar negeri.
• Pada kotak yang tersedia, pengguna bisa memasukkan NIK yang ada KTP. Sementara bagi pemilih di luar negeri, mereka bisa memasukkan nomor paspor untuk mengetahui lokasi TPS.
• Setelah memasukkan nomor KTP/ nomor paspor, klik Pencarian yang ada di bawah kotak tersebut.
• Pastikan untuk mengetikkan NIK atau nomor paspor, bukan menyalin dan menempel (copas) di kotak yang disediakan.
• Selanjutnya, jika NIK atau nomor paspor sudah benar, akan ditampilkan lokasi TPS tempat kamu bisa memberikan suara saat Pemilu 2024.

Lembar terebut juga dilengkapi dengan alamat TPS, nomor TPS, hingga peta lokasi TPS.

Sementara itu, secara global, lebih banyak pemilih dibandingkan sebelumnya dalam sejarah yang akan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) karena setidaknya 65 negara (ditambah Uni Eropa) —mewakili gabungan populasi sekitar 49 persen penduduk dunia— termasuk Indonesia, direncanakan untuk menyelenggarakan pemilu nasional.

Hasil pemilu nasional tersebut bagi banyak orang akan terbukti berdampak pada tahun-tahun mendatang.

Di Taiwan, misalnya, siapa yang menjadi presiden berikutnya akan secara fundamental membentuk pendekatan Beijing terhadap pulau berpemerintahan sendiri yang telah berulang kali diancam akan diinvasi oleh Taiwan.

Tentu saja, sekadar menyelenggarakan pemilu tidak berarti prosesnya bebas atau adil. Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina memenangkan masa jabatan keempat berturut-turut pada Januari 2024, meskipun pemilu tersebut diboikot oleh partai oposisi utama di negara itu sebagai protes atas tindakan keras yang telah dilakukan selama berbulan-bulan terhadap perbedaan pendapat politik.

Hal serupa terjadi di Pakistan, politisi paling populer di negara itu, mantan Perdana Menteri Imran Khan, dipenjarakan, sementara partainya ditindas dan para pendukungnya ditangkap menjelang pemilu bulan Februari.

Selain itu, Vladimir Putin mungkin sedang memulai kampanye pemilu 2024 yang pasti akan dimenangkan olehnya.

Hasil pemilu presiden (pilpres) bulan Maret nanti, jika rincian suara yang sebenarnya diungkapkan, dapat dipandang sebagai indikator potensial dari dukungan orang kuat tersebut --dan apakah masyarakat Rusia terus mendukung perang tanpa akhir.

Sementara itu, di Ukraina, masih belum jelas apakah pilpres 2024 ini akan tetap dilaksanakan ketika negara yang terkepung itu sedang berada di bawah darurat militer, meskipun pemimpin petahana Volodomyr Zelenskyy mengatakan ia bermaksud untuk mencalonkan diri lagi dan peringkat suaranya masih tinggi.

Di tempat lain, suksesi politik penting juga sedang terjadi. Dengan prospek ekonomi yang suram membayangi Partai Konservatif yang berkuasa di Inggris, yang telah berkuasa selama hampir 14 tahun, jajak pendapat menunjukkan bahwa oposisi Partai Buruh kemungkinan akan menang dalam pemilihan umum Inggris berikutnya, yang menentang Perdana Menteri Rishi Sunak untuk berhenti pada tahun 2024.