Instagram dan Threads Kini Ogah Rekomendasikan Konten Politik, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Meta disebut tak akan lagi merekomendasikan konten politik kepada pengguna di Instagram atau Threads, demikian menurut bos Instagram Adam Mosseri.

Dia mengatakan pengguna masih akan melihat konten politik dari akun yang mereka ikuti, namun aplikasi tersebut tidak lagi secara proaktif 'memberikan dukungan' terhadap postingan tersebut.

Perubahan itu, yang akan diluncurkan dalam beberapa minggu ke depan, akan berlaku untuk akun publik, di mana algoritma rekomendasi Meta menyarankan konten atau postingan, seperti Reels dan Explore Instagram, serta menyarankan pengguna di Threads.

Mosseri tidak merinci bagaimana Meta akan menentukan apa yang dianggap 'konten politik', namun juru bicara Meta mengatakan hal itu akan mencakup topik terkait pemilu dan masalah sosial.

“Definisi kami mengenai konten politik adalah konten yang kemungkinan besar berisi topik terkait pemerintahan atau pemilu, misalnya postingan tentang undang-undang, pemilu, atau topik sosial,” kata juru bicara tersebut, dikutip dari Engadget, Minggu (11/2/2024).

“Permasalahan global ini bersifat kompleks dan dinamis, yang berarti definisi ini akan terus berkembang seiring dengan upaya kami untuk terus berinteraksi dengan masyarakat dan komunitas yang menggunakan platform kami dan pakar eksternal untuk menyempurnakan pendekatan kami,” ucapnya memaparkan.

Meskipun Meta akan membatasi saran terkait topik politik secara default, mereka yang ingin melihat konten tersebut dapat ikut serta melalui pengaturan Instagram dan Threads.

Perusahaan mengatakan pembaruan tersebut tidak akan memengaruhi cara orang melihat postingan dari akun yang mereka pilih untuk diikuti.

“Tujuan kami adalah untuk menjaga kemampuan masyarakat untuk memilih berinteraksi dengan konten politik, sambil menghormati selera setiap orang terhadap konten tersebut,” ujar Mosseri.

Perubahan ini merupakan cara terbaru Meta untuk mencegah pengguna Threads mendiskusikan topik yang dianggap berpotensi menimbulkan masalah.

Perusahaan sebelumnya memblokir topik yang berpotensi sensitif, termasuk vaksin dan istilah terkait Covid, dari hasil pencarian di Threads.

Mosseri juga mengatakan bahwa Meta tidak ingin “mendorong” pengguna untuk memposting tentang “politik dan berita buruk” di aplikasi.

Di sisi lain, Meta disebut akan memberi label khusus pada gambar buatan AI. Hal ini dilakukan karena gambar buatan AI dari OpenAI dan Google semakin marak bermunculan.

Rencana ini diungkap oleh Nick Clegg, presiden urusan global Meta. Dalam situs perusahaan, Nick menulis Meta ingin lebih transparan di platform media sosial miliknya.

Rencananya, perusahaan bentukkan Mark Zuckerberg ini akan memberikan label jika gambar yang diunggah oleh pengguna dibuat pakai AI.

Tindakan ini juga sebagai antisipasi platform media sosial itu menyambut pemilu pada tahun 2024, di mana semua orang memperhatikan bagaimana Meta akan menangani berita palsu di platform-nya.

Saat AI generatif semakin mudah digunakan, gambar palsu buatan orang marak bermunculan di media sosial, berpura-pura menjadi nyata.

Mengutip Android Central, Sabtu (10/2/2024), perusahaan bentukan Mark Zuckerberg itu sudah memasang label "Imagined with AI" pada gambar fotorealistik buatan AI-nya sendiri.

Saat ini, perusahaan juga ingin melakukan hal serupa untuk gambar dari tools AI lainnya dengan penanda, seperti watermark dan metadata dalam file untuk menunjukkan itu adalah ciptaan AI.

Menurut Clegg, Meta bekerja sama dengan mitra industri untuk menciptakan alat berkemampuan mengenali konten buatan AI menggunakan “penanda tak terlihat” seperti watermark dan metadata.

Tak hanya Google dan OpenAI, perusahaan berbasis di Menlo Park, California, itu akan melabeli gambar buatan Microsoft, Adobe, Midjourney, dan Shutterstock yang dibagikan di platform Meta.

“Kami sedang membangun kemampuan ini sekarang, dan dalam beberapa bulan mendatang kami akan mulai menerapkan label dalam semua bahasa yang didukung oleh setiap aplikasi (Facebook. Instagram, dan Threads),” tulis Clegg.