APJATEL Berharap Layanan Internet Satelit Starlink Cakup Wilayah Sub-Urban Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Layanan internet satelit Starlink diketahui tengah bersiap untuk menggelar layanannya di Indonesia. Saat ini, perusahaan itu disebut telah berhasil lolos ULO (Uji Laik Operasi).

Menanggapi soal kehadiran Starlink di Indonesia, Ketua Dewan Pengurus APJATEL Jerry Mangasas Swandy menuturkan, masih ada pembahasan yang dilakukan sebelum layanan tersebut digelar. Dalam hal ini, ia menyorot cakupan wilayah layanan Starlink.

"Cakupannhya sampai seluas mana? Kami berharap sih layanan Starlink itu dapat digunakan khusus di daerah dis-urban atau di daerah luar kota, atau daerah-daerah 3T," tutur Jerry saat ditemui di sela-sela acara Halal Bihalal APJATEL di Jakarta, Senin (29/4/2024).

Jerry beralasan, apabila internet satelit milik Elon Musk masuk ke daerah retail, seperti di kota itu akan menggangu ekosistem, terutama dari sisi harga. Kemudian, ia juga menyorot soal penyerapan layanan oleh masyarakat atau pengguna.

Menurut Jerry, hal seperti ini diperlukan agar masyarakat bisa dilayani dengan internet yang baik. Untuk itu, ia berharap layanan internet satelit milik Elon Musk tersebut bisa mencakup di wilayah sub-urban.

Sebagai informasi, Starlink sendiri saat ini dilaporkan sudah berhasil lolos ULO dengan menyelesaikan sejumlah uji kelaikan. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Telekomunikasi Direktor Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Aju Widya Sari.

"Hasilnya, sudah lulus uji laik operasi. Jadi, mereka sudah mendapatkan izin," tutur Widya yang ditemui secara terpisah dalam kesempatan sama.

Dengan lolosnya Starlink, Widya menuturkan, Starlink Indonesia sebagai penyelenggara telekomunikasi memiliki kewajiban dan hak sama seperti penyelenggara lain di Tanah Air.

"Jadi, tidak ada perbedaan-perbedaan. Jadi, sama semua karena mereka sebagai penyelenggara telekomunikasi di Indonesia," tutur Widya melanjutkan.

Melalui kepastian ini pula, Widya menuturkan, Starlink sudah bisa menggelar layanan di Indonesia. Menyoal soal keinginan APJATEL agar Starlink menggelar layanannya di wilayah pelosok, Widya menuturkan hal itu memang terbuka.

"Sebaiknya, kolaborasi itu ada, dan kalau memang didorong ke daerah pelosok itu sebaiknya harus ada. Namun, itu kembali ke lagi ke model bisnis dari penyelenggara telekomunikasi, termasuk dengan ISP (Internet Service Provider)," tuturnya.

Oleh sebab itu, ia mengatakan, bentuk kolaborasi tersebut akan dikembalikan ke masing-masing ISP, karena memang kompetisi terbuka. Ia pun menyebut memang perlu ada inovasi yang saling timbal balik.

Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika) Budi Arie Setiadi mengungkapkan layanan internet satelit milik Elon Musk, Starlink, akan melakukan uji coba di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Mei 2024.

Setelah melakukan uji coba, Starlink memiliki peluang untuk mendapatkan izin operasional dari pemerintah.

"Kalau uji cobanya berlangsung baik, terus ULO atau uji laik operasinya kita keluarkan dan memenuhi semua peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia, kami akan izinkan Starlink beroperasi," tutur Budi Arie.

Terkait hal tersebut, Lilly S. Wasitova, seorang aerospace engineer dan praktisi teknologi kerdirgantaraan, mengatakan faktor keamanan dan kedaulatan harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberikan izin operator satelit yang akan beroperasi di Indonesia.

“Itu yang membuat sampai saat ini India menolak operasional Starlink di negaranya. Masuknya Starlink bisa menjadi faktor kemanan dan kedaulatan India menjadi rentan. Saya tak yakin Indonesia memiliki kajian yang mendalam mengenai kedua aspek tersebut ketika Starlink diberikan izin usaha,” kata Lilly malalui keterangan tertulisnya, Rabu (24/4/2024).

Ia menilai teknologi ruang angkasa itu seolah-olah senyap dan terlihat kasat mata, namun punya potensi ancaman keamanan serta kedaulatan suatu negara.

India sebagai negara menolak kehadiran Starlink pasti memiliki kajian yang mendalam mengenai potensi ancaman keamanan dan kedaulatan. Salah satu keamanan yang ingin dijaga adalah data pribadi dan data demografi masyarakat.

"Enggak bisa disamakan kepentingan negara dengan entitas bisnis. Saya berharap Indonesia sebagai negara berdaulat dapat mencontoh India dalam mempertahankan keamanan dan kedaulatan ketika Starlink hadir langsung untuk melayani masyarakat,” ujar Lilly.

Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan kekuatan ekonomi besar dan jumlah penduduk yang sangat banyak, harusnya diproteksi pemerintah dari potensi ancaman kedaulatan dan kemaslahatan rakyatnya dari upaya-upaya yang merugikan negara. 

Lilly prihatin terkait rencana pemerintah untuk menggunakan Starlink pertama kali di IKN. Terlebih lagi IKN merupakan calon ibu kota Indonesia yang dinilai sangat strategis.

Menurutnya, sebelum Kominfo memberikan izin usaha bagi Starlink, seharusnya kajian mendalam baik itu kebutuhan layanan telekomunikasi menggunakan satelit dan kajian keamanan nasional dapat dibuka terlebih dahulu ke publik.

Tujuannya agar publik tahu seberapa besar kebutuhan telekomunikasi menggunakan satelit di Indonesia.

Dengan demikian, ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (ipoleksosbudhankam) dapat diminimalisir. 

Agar meminimalkan potensi ancaman terhadap ipoleksosbudhankam, harusnya Indonesia memiliki data mengenai kapasitas satelit yang dimiliki oleh perusahaan nasional.

Lilly menyebut hingga saat ini kebutuhan akan telekomunikasi melalui satelit masih bisa dipenuhi oleh satelit nasional yang ada.

Terlebih lagi BAKTI Kominfo melalui Pasifik Satelit Nusantara (PSN) baru-baru ini meluncurkan satelit SATRIA yang memiliki kapasitas terbesar di Asia.

“Apakah sumber daya yang dimiliki perusahaan satelit nasional sudah dimanfaatkan secara optimal? Hitung dulu kebutuhan dan risiko keamanannya. Jika sudah ada hitungan kebutuhannya, manfaatkan dulu sumber daya yang ada. Jika sudah tidak ada, boleh menggunakan sumber daya dari luar," Lily memungkaskan.