Menko Polhukam Ungkap Strategi BSSN Perkuat Keamanan Siber Pasca Serangan Ransomware PDNS 2

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) Hadi Tjahjanto menyatakan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) akan meningkatkan keamanan siber di Indonesia.

Langkah ini dilakukan setelah ada serangan ransomware Brain Cipher yang ditujukan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

Menurut Menko Polhukam, salah satu langkah yang akan dilakukan adalah dengan menyambungkan ke komando kendali BSSN.

"BSSN juga akan terus meningkatkan keamanan siber dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan, termasuk mengaktifkan CISRT, Computer Security Incident Response Team yang akan dimonitor oleh BSSN," tuturnya.

Lebih lanjut Menko Polhukam menuturkan, salah satu hal yang akan dilakukan tim ini adalah memantau apabila nantinya ada notifikasi yang dikirimkan ke lembaga terkait, tapi tidak ada aksi.

Tidak hanya itu, Hadi mengatakan, ada pula rencana untuk meninjau kembali Peraturan Persiden terkait operasional siber, termasuk BSSN dan jajarannya.

Hal ini dilakukan agar apabila terjadi permasalahan, komando kendali bisa lebih mudah. Langkah lain adalah imbauan untuk para pengguna agar berhati-hati dalam penggunaan password.

"Kami akan memberikan edaran agar penggunaan password untuk user ini harus berhati-hati, tidak sembarangan, dan akan dimonitor oleh BSSN," ucapnya.

Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan siber, sehingga tidak terjadi permasalahan yang serius.

Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam juga menyatakan, pemerintah menargetkan PDNS 2 bisa kembali aktif beroperasi pada Juli 2024.

Dalam konferensi pers yang digelar, Menko Polhukam menyatakan, PDNS 2 akan didukung cold site yang ada di Batam. Dengan demikian, situs tersebut akan ditingkatkan menjadi hot site khusus untuk pelayanan strategis.

"Dari hasil rapat koordinasi, dapat saya simpulkan untuk pelayanan menggunakan PDNS 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli tahun 2024," tuturnya saat konferensi pers yang digelar, Senin (1/7/2024).

Menko Polhukam menuturkan, DRC (Disaster Recovery Center) yang ada di Batam ini mampu memberikan layanan secara autogate dan interactive service.

"Sehingga, kalau kita lihat kejadian kemarin, Imigrasi tidak bisa melayani kepada masyarakat. Maka, ke depan, bulan Juli ini sudah bisa bisa kita tingkatkan kemampuannya bisa melayani secara cepat," tuturnya menjelaskan.

Di kesempatan yang sama, Menko Polhukam juga menegaskan kalau setiap tenant atau Kementerian juga harus memiliki backup. Ia menyatakan, backup akan menjadi kewajiban (mandatory) bagi para tenant, setelah terjadi serangan ke Pusat Data Nasional.

"Setiap tenant atau Kementerian juga harus memiliki backup. Ini mandatory tidak opsional lagi, sehingga kalau secara operasional PDNS berjalanan ada gangguan masih ada backup," tutur menuturkan.

Untuk diketahui, PDNS 2 yang berada di Surabaya, Jawa Timur diketahui telah mendapatkan serangan ransomware Brain Chipper pada pekan lalu. 

Disebutkan, Brain Chipper sendiri merupakan ransomware yang dibuat menggunakan teknologi Lockbit 3.0, yang menurut beberapa sumber, sulit untuk ditembus.

Pelaku serangan ransomware itu meminta tebusan USD 8 juta (sekitar Rp 131 miliar) agar data yang dienkripsi bisa kembali.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kementerian Kominfo) baru saja memberikan update terkini mengenai perkembangan kasus Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). 

Direktur Network & IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko mengatakan beberapa upaya untuk memulihkan PDNS 2 Surabaya.

"Kita sejak kejadian hingga hari ini diasistensi oleh BSSN, Kominfo dan para tenant berupaya untuk melakukan recovery dengan sumber daya yang dimiliki," ucap Herlan saat Konferensi Pers, Rabu (26/6/2024).

Kendati demikian, ia mengatakan kalau data yang sudah dienkripsi sudah tidak bisa diambil lagi oleh Kominfo.

"Beberapa data yang dienkripsi sudah enggak bisa di-recovery lagi," ucapnya.

Meski data yang diambil tidak bisa diambil lagi, Herlan menyebut beberapa data dari tenant Pusat Data Nasional itu masih memiliki backup.

"Kita mengidentifikasi masih ada 44 tenant yang di-backup," ujarnya. "Kami berupaya untuk mengaktifkan kembali layanan yang terdampak," tuturnya menambahkan. 

Tak hanya itu, Herlan juga mengatakan Kementerian Kominfo bersama Telkom Sigma dan BSSN telah mengontak tenant yang terdampak.

"Kami menghubungi tenant yang terdampak untuk memastikan mereka memiliki data backup," ucap Herlan.

Mengantisipasi data yang sudah tidak bisa di-backup, Herlan mengungkapkan, kementerian Kominfo beserta BSSN dan Telkom Sigma akan membuat ulang PDNS yang baru.

"Kami akan membuat enviroment baru jika data tenant yang terdampak tidak bisa dikembalikan," ujarnya menutup pernyataan.

Untuk mencegah hal yang sama terjadi, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Hinsa Siburian mengungkapkan kalau BSSN telah memutus sambungan PDNS 2 dengan PDNS di kota lain agar Ransomware tak menyebar.

"BSSN telah mengisolasi sambungan PDNS 2 di Surabaya dengan PDNS di Serpong dan Batam, supaya Ransomware tidak ke sistem lain," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan bahwa hanya PDNS 2 di Surabaya yang terdampak.

"Untuk PDNS 1 di Serpong dan Batam hingga saat ini kami pastikan aman'" ucapnya.

Tak hanya itu, PDNS yang tidak terdampak akan diberikan peningkatan sistem, supaya hal yang sama tidak terjadi lagi.

"Kami akan lakukan penguatan sistem terhadap PDNS 1 di Serpong dan Batam, agar tidak terjadi lagi di tempat lain," ujarnya.