MMA Innovate Indonesia 2025: Tren AI untuk Efisiensi Kampanye Ramadan di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - MMA Innovate Indonesia 2025 resmi digelar di Hotel Park Hyatt, Jakarta. Adapun dalam pembahasan tahun ini, potensi transformasi AI dan teknologi sedang berkembang untuk kampanye Ramadan di 2025 menjadi sorotan.

Dalam pembukaannya, Chairman MMA Global Indonesia, Sutanto Hartono menyebut, berdasarkan catatan dari tahun ke tahun, aktivitas konsumsi konten diketahui mengalami lonjakan sekitar 15 persen hingga 20 persen selama Ramadan.

"Di platform digital, jumlah itu juga hampir sama. Orang-orang menghabiskan waktu lebih banyak 15 persen hingga 20 persen untuk mengonsumsi konten di platform digital," tutur Sutanto saat MMA Innovate Indonesia di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Selain itu, di masa ini pula, konsumen biasanya lebih banyak menghabiskan uangnya. Dari data terkini, menurut Sutanto, barang-barang konsumsi terutama kebutuhan pribadi mengalami lonjakan sekitar 30 hingga 40 persen selama Ramadan.

"Jadi, ini juga tergambarkan dalam pengeluaran iklan. Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk belanja iklan," tutur pria yang juga menjabat sebagai Managing Director Emtek tersebut.

Untuk itu, ia menuturkan, Ramadhan merupakan bulan yang sangat penting bagi pemasar memastikan produk dan layanan mereka menonjol dibandingkan pesaing.

Selain Ramadan, topik lain yang tidak kalah penting dalam event MMA kali ini adalah soal adalah adopsi AI. Menurut Sutanto, tantangan lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah cara adopsi AI yang lebih agresif di tahun ini.

Hal ini dilakukan untuk memastikan kampanye pemasaran yang dilakukan bisa jauh lebih canggih. Tidak hanya itu, pemanfaatan teknologi ini juga bisa memberikan efisiensi dan ROI (Return on Investment) yang lebih baik.

Untuk itu, Sutanto menuturkan, MMA Global Indonesia memiliki misi jelas untuk memberdayakan pemasar dan merek dengan alat, strategi, serta wawasan untuk mendorong pertumbuhan, membangun koneksi yang bermakna, serta membuka peluang pasar yang luas.

Namun tidak hanya itu, inovasi yang dihadirkan juga diharapkan bukan sekadar tentang teknologi, tapi sekaligus membuat koneksi. Sebab, Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk berfleksi, terhubung dan memberi.

"Melalui acara ini, kita memiliki kekuatan untuk memperdalam koneksi dan menciptakan kampanye yang benar-benar sejalan dengan konsumen kita di Ramadan mendatang," tuturnya menutup pernyataan.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia saat ini memiliki 27.000 aplikasi layanan publik, yang tersebar dari pemerintah pusat hingga daerah. Hal ini dinilai tidak efisien karena tak hanya menimbulkan pemborosan, tetapi membuat layanan tak terintergrasi satu sama lain.

Sebagai solusi, pemerintah meluncurkan platform Government Technology (GovTech) bernama INA Digital untuk menggabungkan aplikasi tersebut sehingga layanan pemerintah dpat diakses melalui satu portal.

Peluncuran INA Digital seolah menjadi penanda bahwa pemerintah secara serius mendorong transformasi digital secara masif di bidang tata kelola.

Namun, ada banyak tantangan dan ancaman yang telah menanti dari proses digitalisasi tersebut. Dunia siber dan digital kerap mengundang kejahatan yang semakin hari kian canggih seiring dengan perkembangan teknologi digital itu sendiri.

Direktur Riset ManageEngine, Ramprakash Ramamoorthy, menilai sebuah tantangan terbesar dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah fragmentasi data dan layanan yang berdampak pada efisiensi infrastruktur dan sistem pelayanan publik.

Meskipun hasil evaluasi SPBE dinyatakan memuaskan, data yang tidak saling terhubung masih menjadi kendala, sehingga membuat upaya percepatan digitalisasi dan dampaknya terhadap sistem pelayanan pemerintah masih kurang terlihat.

"Integrasi data menjadi tantangan pertama yang harus diurai benang merahnya. Tantangan lainnya adalah populasi Indonesia yang tersebar di 17.000 pulau yang berjauhan dan kesenjangan infrastruktur TIK, terutama di daerah terpencil," ujar Ram melalui keterangannya, Senin (10/6/2024).

Padahal, ia menambahkan, SPBE juga harus berpusat pada pengguna dan memiliki platform yang berbasis pada kebutuhan masyarakat.

"Pelayanan publik yang dijalankan oleh birokrasi harus mempunyai sistem yang terintegrasi sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat," ucap Ram.

Ram juga menyinggung pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang saat ini tidak bisa dihindari.