Forum Internet Dunia di Bali Terancam Batal, SBY Disurati

Untuk pertama kalinya, konferensi forum tata kelola internet dunia atau yang dikenal dengan Global Internet Governance Forum tahun 2013 rencananya akan digelar di Nusa Dua Bali pada 22-25 Oktober mendatang.

Berbagai persiapan terus dilakukan Indonesia sebagai tuan rumah acara yang merupakan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut. Namun ada kemungkinan acara tersebut terancam batal. Alasannya karena persoalan biaya.

"Ada kemungkinan acara ini akan batal digelar karena biayanya belum mencukupi," ujar salah satu panitia IGF 2013, Donny Budhi Utoyo saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (12/7/2013).

Saat ini dana yang baru berhasil dikantongi berjumlah Rp 5 milyar, sedangkan dana yang dibutuhkan mencapai Rp 25 milyar. Itupun sudah ditekan sehingga menjadi Rp 22 milyar.

Panitia IGF 2013 sendiri mengaku sudah mencari dukungan dan bantuan ke beberapa Kementerian, termasuk Kemenlu, Kominfo dan juga Kementerian Perdagangan. Bahkan pihak Kementerian Kominfo juga sudah membantu mengajukan APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) ke Kementerian Keuangan, namun anggarannya belum di-approve.

Selain masalah dana, sebenarnya ada hambatan lain yang membuat acara ini terancam batal digelar. Proses Host Country Agreement (HCA) hingga saat ini belum ditandatangani Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Menurut Donny, ada poin-poin dalam HCA yang masih alot untuk disepakati, salah satunya adalah persoalan kedaulatan. Hal-hal teknis terkait penyelenggaraan dan masalah keamanan di tempat acara masih belum mencapai titik temu karena IGF dianggap sebagai ranahnya PBB.

Mengirim Surat ke Presiden SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan telah disurati untuk turut memberikan dukungan aktif. Dalam surat itu, salah satu poin penting yang disampaikan adalah meminta kesediaan Presiden SBY untuk membuka acara IGF ke-8 di Bali pada Oktober nanti. Surat tersebut disampaikan pada saat acara Kopdar Istura (Kopi Darat Istana untuk Rakyat) yang diadakan di Bogor pada 5 Juli lalu.

"Waktu acara Kopdar Istura, panitia sudah menitipkan surat dan berkas mengenai pentingnya acara IGF termasuk tentang dampak kalau acara ini batal dan resikonya. Surat itu dititipkan ke Agus Yudhoyono dan juru bicara kepresidenan Julian Pasha. Mereka menerimanya dan mengaku akan mempelajari isinya dan menyampaikannya ke presiden," tutur Donny lagi.

Konferensi Global IGF itu sendiri terkait erat dengan Deklarasi Millennium Development Goal (MDG) No. 555/2 tahun 2000 dan Kesepakatan World Summit on the Information Society (WSIS) No. 060/1/2005.

Salah satu prinsip penting sebagai benang merah adalah: pembangunan masyarakat informasi dalam rangka pengentasan kemiskinan dapat dibantu dengan teknologi informasi dan komunikasi yang berlandaskan pada kemitraan yang kokoh antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat madani (civil society), dan organisasi internasional lainnya.

Dalam konteks kepentingan dalam negeri, beberapa hal yang dapat dipetik dari pelaksanaan Global IGF ke-8 di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Memperkuat posisi Indonesia sebagai poros penting Internet global
2. Menjadikan Indonesia sebagai sumber belajar bagi bangsa/negara lain
3. Membuka peluang komunitas Indonesia mulai berkiprah secara global
4. Membuka potensi kerjasama dan alih pengetahuan antar pelaku kunci
5. Mendorong dialog tata-kelola Internet yang inklusif, transparan, akuntabel, egaliter dan melibatkan pemangku kepentingan majemuk
6. Menstimulasi pertumbuhan dan pasar akses Internet dalam negeri