Mau Jadi PNS? Ini Pesan dari Petinggi Kemenpan RB

Sekretaris Kemenpan RB, Tasdik Kinanto mengingatkan bila ingin menjadi pegawai negeri sipil untuk tidak mengarapkan bantuan orang lain.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 20 Agu 2014, 14:41 WIB
Diterbitkan 20 Agu 2014, 14:41 WIB
PNS
Ilustrasi (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Tasdik Kinanto mengimbau kepada seluruh peserta agar mempersiapkan diri dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014. Hal itu karena, tes seleksi saat ini begitu ketat dengan proses serba online.

"Kalau memang ingin menjadi aparatur sipil negara harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya supaya bisa berkompetisi dengan yang lain," ungkap dia saat Launching Simulasi CAT Online Seleksi CPNS, Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Tasdik menyarankan kepada peserta agar percaya diri terhadap kemampuannya serta bekerja keras mengingat peserta harus berhadapan dengan ratusan soal dalam Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB).

"Jangan mengharapkan bantuan dari orang lain, itu mah masa lalu. Lebih baik belajar TKD dan TKB. Misalnya Tes Wawasan Kebangsaan juga Intelegensi Umum. Aparatur sipil jangan bodoh-bodoh banget lah tapi juga punya integritas," tutur dia.

Dia mengaku, pihaknya kerap mendapat berondongan pertanyaan terkait proses seleksi CPNS yang kini terkesan ribet dan banyak aturan. Upaya tersebut dilakukan untuk memperbaiki reformasi birokrasi di Tanah Air, salah satunya dalam penerimaan PNS.

"Kenapa jelimet dan ribet tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, misalnya asal punya saudara di kementerian/lembaga pasti bisa jadi PNS. Nah itu semata-mata kebijakan kita untuk melakukan perubahan reformasi birokrasi termasuk manajemen aparatur negara ini," sambungnya.

Berkaca pada fakta yang ada, Tasdik menyatakan masih banyak kelemahan reformasi birokrasi di Indonesia. Salah satunya tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) mulai dari kalangan bawah sampai pejabat selevel menteri, bupati dan walikota.

"Ini kondisi objektif. Jujur saja, pelayanan publik dari aparatur sipil negara ini. Sistem pelayanan belum efisien, masih ada persyaratan nggak jelas dan biaya besar, sama halnya dengan kinerja serta organisasi. Ini yang kita mau bersihkan dan benahi," ucapnya. (Fik/Ahm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya