Evolusi Mobil Menteri Indonesia, Dari Chevrolet Era Soekarno Hingga Kini Maung Pindad

Liputan6.com, Jakarta Perubahan signifikan dalam sejarah kendaraan dinas pejabat tinggi Indonesia kembali terjadi dengan keputusan menggunakan Maung Pindad sebagai kendaraan resmi para menteri. Kebijakan yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini menandai era baru penggunaan kendaraan produksi dalam negeri untuk pejabat tinggi negara.

Keputusan untuk beralih ke Maung Pindad merupakan langkah strategis yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung industri otomotif nasional. Berbeda dengan mobil-mobil dinas sebelumnya yang didominasi sedan mewah impor, Maung Pindad hadir sebagai SUV tangguh buatan Indonesia yang siap mengemban tugas sebagai kendaraan resmi para menteri.

Transisi penggunaan kendaraan dinas dari Toyota Crown ke Maung Pindad akan dimulai dalam waktu dekat, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan III, Anggito Abimanyu. Perubahan ini tidak hanya berlaku bagi para menteri tetapi juga mencakup seluruh pejabat eselon I, menandakan transformasi besar dalam standar kendaraan dinas pemerintahan Indonesia.

Berikut ini telah Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber pilihan mobil Menteri Indonesia dari masa ke masa, pada Selasa (29/10).

Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, pemilihan kendaraan dinas menteri mencerminkan semangat dan gaya kepemimpinan sang proklamator. Chevrolet Impala dipilih sebagai kendaraan resmi para menteri di era 1960-an, menampilkan citra kekuatan dan kemewahan khas Amerika.

Chevrolet Impala yang digunakan dilengkapi dengan mesin V8 bertenaga 409 hp, menjadikannya salah satu sedan terkuat pada masanya. Kendaraan ini tidak hanya melayani para menteri tetapi juga digunakan oleh berbagai pejabat tinggi negara, baik dari kalangan sipil maupun militer.

Kehadiran Chevrolet Impala sebagai mobil dinas menteri menjadi simbol kemajuan dan modernitas Indonesia pada masa itu. Beberapa unit Chevrolet Impala yang digunakan di era tersebut masih dapat ditemui hingga kini, salah satunya tersimpan dengan baik di Museum Sasmitaloka, Jakarta Pusat.

Di pertengahan masa kepemimpinan Soekarno, variasi kendaraan dinas bertambah dengan hadirnya Dodge Dart. Mobil ini membawa sentuhan desain retro yang berbeda, memberikan pilihan alternatif bagi para pejabat tinggi negara dalam menjalankan tugas mereka.

Memasuki era kepemimpinan Presiden Soeharto, terjadi perubahan signifikan dalam pemilihan kendaraan dinas para menteri. Volvo 264 GL dari Swedia dipilih sebagai pengganti mobil-mobil Amerika yang sebelumnya mendominasi.

Sebelum Volvo 264 GL menjadi pilihan utama, para menteri menggunakan Chrysler Valiant dalam berbagai varian, termasuk Regal dan Ranger. Mobil-mobil ini melayani para pembantu presiden hingga pertengahan dekade 1970-an, menandai masa transisi sebelum standardisasi kendaraan dinas.

Pada tahun 1978, Volvo 264 GL resmi diperkenalkan sebagai kendaraan dinas standar para menteri. Mobil ini hadir dengan mesin V6 PRV Automatic berkapasitas 2.664 cc, hasil rancangan desainer Jan Wilsgaard. Dengan tenaga 150 hp, sedan ini mampu memberikan performa dan kenyamanan optimal bagi para penggunanya.

Pemilihan Volvo 264 GL mencerminkan perubahan orientasi dalam pemilihan kendaraan dinas, dari gaya Amerika yang penuh tenaga ke pendekatan Eropa yang mengutamakan keseimbangan antara performa dan kenyamanan. Mobil ini juga dikenal memiliki standar keamanan yang tinggi, sesuai dengan reputasi Volvo sebagai produsen mobil yang mengutamakan keselamatan.

Periode kepemimpinan dari Presiden BJ Habibie hingga Megawati Soekarnoputri menandai era konsistensi dalam penggunaan kendaraan dinas menteri. Selama masa ini, Volvo tetap menjadi pilihan utama, namun dengan peningkatan model dari sebelumnya.

Sebelum penggunaan Volvo 960, para menteri menggunakan Volvo 740 yang mulai dioperasikan pada tahun 1987. Perubahan signifikan terjadi pada tahun 1992, bertepatan dengan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Non Blok, dimana pemerintah melakukan pembelian massal Volvo 960 untuk mendukung acara tersebut.

Volvo 960 hadir dengan beberapa pilihan mesin mulai dari 2.0L, 2.3L, hingga 2.8L, dilengkapi transmisi otomatis yang menjamin kenyamanan berkendara. Mobil ini mendapat julukan sebagai "mobil pemimpin dunia" dan setelah KTT selesai, kendaraan-kendaraan ini dialihkan untuk penggunaan kementerian.

Keputusan untuk mempertahankan penggunaan Volvo tidak hanya didasarkan pada reputasi merek, tetapi juga pertimbangan praktis. Biaya pemeliharaan yang relatif efisien dibandingkan alternatif lain dan ketersediaan suku cadang menjadi faktor penting dalam mempertahankan pilihan ini selama tiga periode kepemimpinan presiden.

Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membawa perubahan signifikan dalam standar kendaraan dinas menteri. Era ini menandai peralihan dari dominasi mobil Eropa ke produk Jepang, dengan Toyota sebagai merek pilihan.

Awalnya, Toyota Camry 30V A/T dipilih sebagai kendaraan resmi para menteri. Mobil ini hadir dengan mesin V6 berkapasitas 3.000 cc, menawarkan kombinasi sempurna antara performa dan efisiensi. Pemilihan ini mencerminkan kebijakan pemerintah yang mulai mempertimbangkan aspek penghematan anggaran tanpa mengorbankan standar kenyamanan.

Memasuki periode kedua kepemimpinan SBY pada tahun 2009, terjadi peningkatan standar dengan dipilihnya Toyota Crown Royal Saloon. Sedan mewah ini dilengkapi mesin 3.000 cc DOHC V6 yang mampu menghasilkan tenaga 256 dk, dipadukan dengan transmisi otomatis 6 Super ECT untuk pengalaman berkendara optimal.

Transisi ke produk Toyota ini juga menandai perubahan paradigma dalam pemilihan kendaraan dinas, dimana faktor efisiensi dan kemudahan perawatan mulai menjadi pertimbangan utama, selain aspek prestise dan kenyamanan.

Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tradisi penggunaan Toyota Crown berlanjut namun dengan pembaruan signifikan. Era ini menandai masuknya teknologi hybrid dalam jajaran kendaraan dinas pemerintahan tinggi Indonesia.

Di periode kedua pemerintahan Jokowi, para menteri mendapatkan Toyota Crown 2.5 HV G-Executive, sebuah sedan mewah yang menggabungkan kemewahan tradisional dengan teknologi ramah lingkungan. Mobil ini dilengkapi mesin Dynamic Force Engine Hybrid System berkapasitas 2.5 liter yang menghasilkan tenaga 223 hp dengan efisiensi bahan bakar mencapai 19,4 km/liter.

Dimensi mobil yang impresif dengan panjang 4.910 mm, lebar 1.800 mm, dan tinggi 1.455 mm, ditambah jarak sumbu roda 2.920 mm, menjamin kenyamanan maksimal bagi para penggunanya. Spesifikasi ini menjadikan Toyota Crown sebagai kendaraan yang ideal untuk tugas-tugas kenegaraan.

Pemilihan kendaraan hybrid ini sejalan dengan visi Presiden Jokowi dalam mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan di lingkungan pemerintahan, sekaligus memberi contoh kepada masyarakat tentang pentingnya beralih ke transportasi yang lebih sustainable.

Era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto membawa perubahan revolusioner dalam sejarah kendaraan dinas menteri Indonesia. Untuk pertama kalinya, mobil produksi dalam negeri dipilih sebagai kendaraan resmi para pembantu presiden.

Keputusan untuk beralih ke Maung produksi PT Pindad (Persero) merupakan langkah berani yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung industri nasional. Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk para menteri, tetapi juga mencakup seluruh pejabat eselon I, menandai transformasi besar dalam standardisasi kendaraan dinas.

Penggantian dari Toyota Crown 2.5 HV G-Executive ke Maung Pindad juga menandai perubahan signifikan dari penggunaan sedan mewah ke SUV tangguh. Perubahan ini memperlihatkan pergeseran paradigma dalam memandang fungsi kendaraan dinas, dari simbol kemewahan menjadi simbol kemandirian industri nasional.

Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong perkembangan industri otomotif dalam negeri dan menjadi contoh nyata dukungan pemerintah terhadap produk-produk lokal. Penggunaan Maung Pindad sebagai kendaraan dinas menteri juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk dalam negeri.