Polri: Tak Ada Tes Keperawanan Calon Polwan, Tapi...

Polri menyatakan tes tersebut untuk menjaring anak terbaik baik untuk menjadi anggota polisi.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 19 Nov 2014, 16:40 WIB
Diterbitkan 19 Nov 2014, 16:40 WIB
Polwan Cantik Jaga Pelantikan Jokowi-JK
Aksi polwan saat jaga pengamanan pelantikan presiden-wakil presiden terpilih Jokowi Widodo-Jusuf Kalla, Jakarta, (20/10/14). (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Liputan6.com, Jakarta - Polri menyatakan tes keperawanan bagi calon anggota Polisi Wanita (Polwan) adalah tidak benar. Namun, yang ada hanyalah tes kesehatan keseluruhan jasmani termasuk reproduksi calon Polwan.

Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri Kombes Agus Rianto, hal tersebut dilakukan agar semua calon Polwan sehat secara jasmani.

"Tidak ada istilah tes keperawanan yang ada tes kesehatan. Item-itemnya tes kesehatan kan banyak, salah satunya tes reproduksi itu," kata Agus di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Selain itu, Agus menuturkan, tes kesehatan itu mencakup gigi, tinggi badan, dan berat badan serta bentuk tulang untuk calon anggota Polri, tak hanya Polwan saja.

"Jadi kan dalam tes kesehatan itu ada tes gigi, apakah ada yang tanggal tidak. Lalu ada tes tinggi dan berat badan proporsionalnya berapa. Tes tulang dan kaki apakah X atau O. Itu tes reproduksi bukan hanya untuk calon polwan, tapi bagi calon pria pun dites apakah ada kerusakan atau tidak, atau ada penyakit tidak," tutur dia.

Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan putra-putri terbaik bangsa agar menjadi anggota kepolisian. "Kami (Polri) kan ingin mendapatkan putra putri terbaik bangsa untuk menjadi anggota kami. Jadi tujuannya untuk itu," ujar Agus.

Agus juga menegaskan, tes kesehatan calon anggota Polwan itu dilakukan oleh dokter ahli dan didampingi perawat profesional. "Ini saya tegaskan, tes kesehatannya dilakukan oleh ahlinya terus didampingi oleh perawat perempuan bagi calon Polwan. Jadi diperiksanya juga oleh sesama perempuan," tandas Agus.

Human Rights Watch (HRW) sebelumnya merilis hasil penelitian terhadap polwan dan calon polwan di 6 kota di Indonesia yang menyatakan bahwa mereka diwajibkan melakukan tes keperawanan yang membuat 'trauma'.

Direktur hak perempuan HRW, Nisha Varia mengatakan berdasarkan penelitian yang dilakukan pihaknya, telah terjadi tes keperawanan yang diskriminatif di tubuh Polri. "Polri menggunakan 'tes keperawanan' sebagai praktik diskriminatif yang menyakiti dan menghina perempuan," kata Nisha dalam pernyataan tertulisnya. (Ali/Mut)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya