Ahok: Soal Relokasi Jangankan DPRD, Dipanggil Tuhan Saya Ngadep

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan kebijakan relokasi di sejumlah daerah di Jakarta, khususnya yang berada di bantaran Kali Ciliwung akan terus dilanjutkan. Tidak hanya di Kampung Pulo. Ahok tak gentar sedikit pun terhadap pihak-pihak yang menolak, termasuk DPRD DKI.

"Kita mah dipanggil mah biasa. Jangankan dipanggil DPRD, dipanggil Tuhan aja saya ngadep kok. Saya nawaitu, saya baik, dikasih rusun nawaitu. Saya baik kok," kata Ahok dalam acara Lebaran Betawi, di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 23 Agustus 2015.

Mantan anggota Komisi II DPR ini mengatakan, proses sosialisasi terhadap masyarakat Kampung Pulo dan lainnya terkait relokasi sudah dilakukan sejak 2013. Saat itu, dirinya masih menjadi Wakil Gebernur DKI mendampingi Joko Widodo.

Dari sosialisasi itu lah, kata Ahok, muncul neogosiasi relokasi bisa diterapkan, asal rumah susun yang disediakan sebagai pengganti dibangun dekat tempat tinggal warga sebelumnya.

"Jadi 2013 sudah ada negosiasi, dialog dengan Pak Jokowi pada waktu itu Kampung Pulo mengatakan, boleh asalkan tinggalnya tidak jauh dari sana," ungkap Ahok.

Ahok menegaskan, tak ada toleransi bagi warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung, karena merugikan masyarakat luas. Bila ada pihak yang melawan, Ahok semakin percaya diri bersikap.

"Bagus dong, Ahok makin dilawan akan makin loncat dia," ucap dia.

Bukit Duri Tunggu Waktu

Setelah Kampung Pulo, Ahok mengatakan, Pemprov DKI juga akan merelokasi kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Namun, upaya ini baru bisa dilakukan setelah rumah susun yang diperuntukkan warga Bukit Duri selesai.

"Bukit Duri masih kita tunggu rusun jadi. Jadi yang saya tawarkan dan saya terima dari Ciliwung adalah Kampung Pulo, kan ada kampung tengahnya itu loh," ujar dia.

Ahok menuturkan, pihaknya saat ini masih mengkaji dan mendata warga Bukit Duri, soal kepemilikan tanah dan rumah yang bersertifikat.

"Nah, saya mau nawarkan bisa enggak kita bangun rusun di situ. Yang punya tanah kebetulan punya sertifikat dikasih 1,5. Jadi tiap tanah 100 meter sudah jadi rusun, misalkan rusun 30, 150 meter kamu akan dapat 5 rusun dan serfikat saya kasih," papar dia.

Namun, Ahok menegaskan, bila memang bangunan rumah itu menghambat jalan inpeksi sungai, maka dirinya tak bisa memberikan toleransi. Dari penelusuran, ternyata tak ada sejarahnya warga asli Kampung Pulo atau Bukit Duri tinggal di bantaran Ciliwung.

"Untuk yang namanya jalan inspeksi sungai saya tidak bisa toleransi. Saya sudah pelajari sejarah Ciliwung, sejarah Bukit Duri, sejarah Kampung Pulo. Enggak ada orang asli kampung Pulo dan Bukit Duri yang tinggal di dalam sungai. Itu semuanya lebih cenderung orang-orang pendatang yang nguruk pakai sampah," ungkapnya.

Oleh karena itu, Ahok mengingatkan, pihaknya akan kembali merelokasi beberapa tempat di sepanjang bantaran Kali Ciliwung untuk memperluas normalisasi sungai.

"(Setelah) Kampung Pulo kita mau target Ciliwung lama, dari Gunung Sahari masuk ke rumah sakit Husada, Pangeran Jayakarta, Pinangsia sampai ke Pasar Ikan," tandas Ahok. (Rmn/Nda)