DPR: Instruksi Presiden Prabowo Angin Segar untuk Tertibkan Truk ODOL

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra Andi Iwan Aras menyampaikan, perhatian Presiden Prabowo Subianto terkait penertiban angkutan truk over dimension over loading (odol) membawa angin segar. Menurutnya, Upaya Komisi V DPR dalam menertibkan angkutan truk Odol atau zero Odol sudah dilakukan sejak lama, namun belum dapat terealisasi dengan maksimal. 

"Iya saya kira ya, kita dari Komisi V DPR bukan saat ini saja untuk mengejar yang namanya zero odol itu, tetapi sudah jauh-jauh hari sebelumnya, beberapa tahun yang lalu juga sudah mendorong agar bagaimana persoalan odol ini betul-betul bisa diantisipasi, atau dapat diselesaikan," kata Andi di Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Andi mengatakan, perintah Presiden Prabowo Subianto agar menertibkan odol tentu menjadi angin segar bagi Komisi V DPR. Terutama, dalam menyusun payung hukum terkait aturan odol tersebut.

"Nah ini, saya kira angin segar buat kita karena Kepala Negara juga sudah memberi perhatian terhadap odol ini," ucapnya.

Di samping dari itu, Legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu mengamini bukan hal mudah bagi Komisi V dalam menertibkan odol. Mengingat, penegakan odol perlu melibatkan beberapa stakeholder, dari mulai Kementerian Perhubungan, kepolisian, pada sampai Kementerian Perindustrian.

"Jadi memang itu juga memberi masalah, tentu ini dengan perhatian Presiden akan lebih memudahkan mitra kerja Komisi V untuk berkoordinasi dalam upaya penanganan odol tersebut," kata Andi.

Wakil Rakyat dari Dapil Sulawesi Selatan (Sulsel) II itu kembali mengungkit banyaknya dampak negatif dari keberadaan odol. Salah satunya, kerusakan infrastruktur jalan, di mana APBN yang sudah diinvestasikan justru tidak bisa bertahan lama karena odol tersebut.

Belum lagi keselamatan masyarakat di jalur darat. Andi mencontohkan kecelakaan-kecelakaan maut baik di Ibu Kota ataupun di jalan provinsi lain yang melibatkan odol hingga memakan banyak korban.

"Jadi yang namanya (odol) dimofikasi tentu akan berbeda dengan barang pabrik sehingga kemudian rata-rata yang kami dapat hasil penyelidikannya adalah rem blong," kata Andi.

"Rem blong ini kan diakibatkan karena apa, karena kapasitas muatan tidak sesuai lagi dengan kapasitas rem itu sendiri, saya kira semua sudah dihitung secara akurat dan proporsional oleh pabrik. Lantas dimodifikasi tentu akan berbeda kemampuan masing-masing sistem yang ada di mobil itu untuk bekerja. Baik dari sisi mesin jug," timpalnya.

Andi menegaskan pada prinsipnya, Komisi V DPR juga menyarankan kepada pengusaha-pengusaha angkutan untuk tertib dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Jangan sampai, demi keuntungan pribadi, pengusaha justru mengabaikan keselamatan sopir dan masyarakat lainnya.

"Menurut saya kalau mereka mengacu pada kelayakan kendaraan, daya tahan kendaraan, pemeliharaan, dan kelayakan berjalan itu tentu akan lebih lama di saat kendaraan itu berjalan dengan standar dengan muatan yang normal dibandingkan dengan dipaksakan, mungkin umur kendaraannya lebih cepat rusak dibandingkan kalau mereka memungsikan kendaraan secara normal," kata Andi.

Tak hanya itu, Andi menilai bila pengusaha atau perusahaan logistik tertib dan mau menambah jumlah kendaraan, maka lapangan pekerjaan dipastikan bakal terbuka luas bagi masyarakat.

Andi juga menyinggung soal tanggung jawab perusahaan logistik terhadap pekerja atau sopirnya. Menurut dia, sejauh ini sopir lah yang lebih banyak menanggung resiko saat kendaraannya mengalami kecelakaan.

"Nah ini juga tentu tidak menimbulkan efek jera yang maksimal, kalau kita melihatnya lebih bagus sebaiknya pemilik kendaraannya atau perusahaan-perusahaan logistik ini yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap keselamatan tersebut, apalagi menggunakan truk-truk di luar standar," tegas Andi.