Kebijakan Pemerataan Pembangunan Era Jokowi Dinilai Bisa Atasi Ketimpangan

Liputan6.com, Jakarta - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggalakkan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia mendapat banyak respons positif dari berbagai kalangan, terutama Pemerintah Daerah (Pemda).

Pemerintahan Kota (Pemkot) Makassar melalui Kepala Bidang Inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Muhammad Amri menilai, kebijakan pembangunan yang merata di era Jokowi efektif memangkas ketimpangan.

Amri melihat bahwa Jokowi sejak periode pertama telah memiliki komitmen untuk mendorong pemerataan ekonomi. Amri menilai, upaya tersebut telah membuahkan hasil, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur yang merata.

“Apa yang sudah diamanahkan Pak Jokowi itu harus perekonomian merata. Jadi sebuah langkah yang tepat di mana perekonomian harus merata tidak ada lagi ketimpangan,” ujar Amri dalam sebuah seminar di UIN Allaudin Makassar, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (24/11/2022).

Tekad Jokowi mewujudkan pemerataan, kata dia, dapat dilihat dari digenjotnya berbagai pembangunan infrastruktur pada wilayah-wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Salah satunya adalah daerah-daerah di Indonesia Timur.

Seperti pembangunan jalur kereta api pertama di Sulawesi. Jokowi menargetkan Jalur Kereta Api Trans Sulawesi ini membentang dari Makassar, Sulawesi Selatan hingga Manado, Sulawesi Utara dengan panjang sekitar 2.000 kilometer. 

“Saya kira apa yang sudah direalisasikan Bapak Presiden Jokowi membangun Indonesia Timur telah sukses menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat,” ucap Amri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat diperluas untuk mengatasi ketimpangan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Yang tidak kalah pentingnya adalah model pembiayaan, yang kita harapkan ini bisa dilakukan di jalan-jalan tol yang lain yaitu memadukan anggaran bauran pendanaan baik itu antara kementerian dan BUMN, kementerian, BUMN dan swasta atau model KPBU," kata Presiden Jokowi, Senin (23/8/2021).

Hal ini ia sampaikan saat meresmikan enam ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta, segmen Kelapa Gading-Pulo Gebang. Turut hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Komisaris Utama PT Jakarta Tollroad Development (JTD) Trisna Muliadi.

Dia berharap skema pembiayaan bisa mendorong percepatan proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol. "Sehingga mempercepat proyek-proyek jalan tol yang telah kita rencanakan," ungkap Presiden.

Presiden juga berharap skema pembiayaan KPBU yaitu kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dapat diterapkan di seluruh Tanah Air.

"Dan saya berharap skema-skema pembiayaan seperti ini bisa digunakan dalam pembangunan infrastruktur di seluruh provinsi di seluruh pelosok Tanah Air sehingga mampu bisa mengatasi ketimpangan antardaerah, antarprovinsi dalam pembangunan infrastruktur dan mempercepat konektivitas kita," jelas Presiden.