Kata Seskab Pramono Anung soal Latihan Bersama TNI-FPI di Lebak

Jokowi memutuskan semua kegiatan Bela Negara akan ada di bawah kontrol Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas).

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 09 Jan 2017, 19:45 WIB
Diterbitkan 09 Jan 2017, 19:45 WIB
Foto latihan TNI dan FPI
Foto latihan TNI dan FPI (instagram dpp_fpi)

Liputan6.com, Jakarta - Gambar yang menunjukkan adanya latihan bersama antara TNI dan anggota FPI beredar luas di media sosial. Hal ini rupanya berbuntut panjang hingga Komandan Kodim Lebak, yang bertanggungjawab atas digelarnya pelatihan tersebut dicopot dari jabatannya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku sudah berkomunikasi dengan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Muhammad Herindra terkait masalah ini. Dari komunikasi itu terungkap awal mula keterlibatan FPI pada kegiatan Bela Negara bersama TNI.

"Jadi pimpinan pondok pesantren di mana tempat latihan itu kebetulan adalah salah satu pimpinan ormas (FPI) yang ada di tempat itu," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/1/2017).

Setelah latihan tersebut digelar, dari pihak FPI kemudian menyebar gambar kegiatan yang telah berlangsung ke media sosial. Dari postingan itulah, kemudian terungkap latihan bersama itu, hingga menuai pro dan kontra. 

"Apa yang dalam latihan itu diposting di website dan menjadi viral ke mana-mana," ungkap politikus PDI Perjuangan itu.

Menurut Pramono peristiwa ini sudah menjadi tanggung jawab aparat di wilayah, dalam hal ini Komandan Rayon Militer (Danramil) setempat. Danramil kemudian melaporkan kepada Dandim Lebak. Sampai akhirnya Dandim dicopot dari jabatannya.

"Memang terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan dalam memberikan latihan. Sehingga dengan demikian, Persoalan ini tentunya menjadi pelajaran pengalaman berharga bagi siapapun yang ingin mengadakan acara-acara seperti itu," jelas Pramono

Agar tidak terjadi peristiwa serupa, Presiden Joko Widodo memutuskan semua kegiatan Bela Negara akan ada di bawah kontrol Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas). Dengan keputusan ini diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan.

"Presiden sudah memutuskan, yang berkaitan dengan bela negara, nanti rumusannya itu dilakukan Wantannas. Sehingga tidak ada lagi overlapping pelaksanaan bela negara," pungkas Pramono Anung.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya