Bappeda DKI: Sistem E-Budgeting Era Ahok Tetap Dipakai

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, penerapan sistem electronic budgeting atau e-budgeting di DKI Jakarta yang digunakan di pemerintahan Ahok-Djarot tetap digunakan di pemerintahan selanjutnya yakni di pemerintahan Gubernur terpilih Anies-Sandi.

"Sistem yang telah terbangun yakni e-musrenbang, e-budgeting tetap digunakan," ujar Tuty saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Minggu (11/6/2017).

Tuty mengatakan, penerapan itu sudah dibicarakan dengan tim sinkronisasi Anies-Sandi sejak pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018.

"Sudah dibicarakan (Tim Anies)," kata Tuty.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan e-budgeting digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Dalam penggunaannya, e-Budgeting memiliki kata sandi agar anggaran untuk pembangunan warga DKI bebas dari penyimpangan.

Nantinya, meski berganti gubernur, Ahok mengatakan sistem e-budgeting tetap bisa diteruskan gubernur baru. "Sistem e-budgeting semua jalan, kecuali gubernur tidak mau. Atau gubernurnya memerintahkan Bapedda untuk melanggar," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (25/4/2017)

Ahok menegaskan, password atau kata sandi e-budgeting hanya dipegang oleh Gubernur lewat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

"Saya yakin kalau Bu Tuty (Kepala Bappeda) tidak diganti sebagai Bappeda pasti aman. Kecuali Bu Tuti dicopot atau gubernur perintahkan enggak mau (e-budgeting) atau gubernur enggak berani melawan DPRD," ujar Ahok.