Jelang Lengser, Djarot Kumpulkan Seluruh Dirut BUMD

Djarot juga meminta para Dirut untuk langsung mengikuti tes urine atau narkoba usai pengarahan darinya.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 03 Okt 2017, 15:51 WIB
Diterbitkan 03 Okt 2017, 15:51 WIB
Bahas Pajak dan Retribusi DKI, Djarot Datangi KPK
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bersama pimpinan KPK Saut Situmorang memberi keterangan di depan gedung KPK, Jakarta, Senin (25/9). Kedatangan Djarot untuk menandatangani MoU terkait pajak dan retribusi. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengumpulkan seluruh direktur utama BUMD DKI di Balai Kota Jakarta menjelang akhir jabatannya memimpin Ibu Kota. Dia berpesan, agar tiap BUMD tetap profesional meski nanti dia telah meninggalkan kursi DKI 1.

"Saya tekankan bahwa BUMD harus tetap bekerja maksimal dan dikelola secara profesional," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Mantan Wali Kota Blitar itu mengingatkan BUMD tetap mempertahankan diri dan tidak tergoda melakukan tindakan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) atau dijadikan alat kepentingan kelompok tertentu. 

"Saya bersyukur selama lima tahun ini BUMD tidak tergoda," ucap Djarot.

Tak hanya itu, Djarot juga meminta para Dirut untuk langsung mengikuti tes urine atau narkoba usai pengarahan darinya.

Pantauan Liputan6.com, para Dirut BUMD berbaris mengantre giliran pengambilan sampel urine.

"Seluruh direksi BUMD tidak boleh terkena narkoba maka kita hari ini tes narkoba, sempatnya sekarang karena selama ini eksekutif yang tes narkoba," ujar Djarot.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pelantikan Gubernur Baru

Sementara itu, pelantilan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pilkada 2017 siap dihelat pada 16 Oktober nanti. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, untuk DKI Jakarta dan DI Yogyakarta akan dilaksanakan secara bersamaan.

"Secara administrasi, DKI dan DIY sudah kami serahkan ke Mensesneg. Beliau yang sudah atur tanggal hari dan jam. Bisa bersamaan dengan waktu yang berbeda antara DIY dan DKI," kata Tjahjo di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Timur, Senin 2 Oktober 2017.

Mendagri menekankan, pelantikan tidak boleh lewat dari tanggal 16 Oktober agar tidak ada penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) lagi.

"Yang penting DKI harus sebelum akhir masa jabatan. Kalau mundur satu hari nanti ditunjuk Plt lagi. Jadi tanggal 16-lah. Hari, jam, tanggal menanti arahan Mensesneg," jelas Tjahjo.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya