DPD RI Minta Pemerintah Integrasikan Kebijakan Pangan

Liputan6.com, Jakarta Komite II DPD RI meminta Pemerintah untuk menjamin kepastian ketersediaan dan pemerataan distribusi pangan Nasional melalui adanya kebijakan dan data yang saling terintegrasi antar kementerian/lembaga. Adanya kebijakan dan data yang saling terintegrasi dianggap dapat menjadi solusi atas permasalahan pangan yang terjadi di Indonesia.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BULOG, BPOM, Badan Ketahanan Pangan, dan peneliti mengenai pengawasan UU 18/2012 pada Rabu (22/11/2017), Ketua Komite II, Parlindungan Purba, menganggap banyaknya regulator yang menangani persoalan pangan di Indonesia dapat mengakibatkan konflik kepentingan antar stakeholders di bidang pangan. Menurutnya, terkadang banyaknya regulator dapat memunculkan aturan atau kebijakan yang bertentangan satu sama lain.

“Oleh karena itu, DPD RI meminta pada pemerintah agar mengintegrasikan sistem kebijakan pangan nasional secara terintegrasi kepada Badan Pangan Nasional sesuai dengan amanat Pasal 126 UU 12 Tahun 2012 tentang Pangan,” ujar Parlindungan.

Selain itu, terkait data mengenai kondisi pangan di Indonesia, DPD RI meminta agar dilaksanakan integrasi dan sinkronisasi data pangan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga yang menangani persoalan pangan di Indonesia. Data tersebut juga diharuskan melalui verifikasi secara terpusat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) agar tercipta data pangan yang lengkap, akurat, dan mutakhir.

Parlindungan mengatakan, Pemerintah Daerah penting untuk dilibatkan terkait pengembangan kearifan pangan lokal di daerah.

“Pemerintah daerah dapat dilibatkan untuk upaya pengembangan produksi, penjaminan harga, dan distribusi pangan lokal untuk menjamin ketersediaan pangan lokal di daerah,” ucap Senator dari Sumatera Utara tersebut.

Terkait masalah kearifan pangan lokal di daerah, Senator dari Sulawesi Tenggara, Wa Ode Hamsinah Bolu, menilai bahwa pemerintah melalui kementeriannya terkait harus lebih memperhatikan masalah pangan lokal. Terkadang harga bahan pangan produksi lokal lebih mahal dibanding jenis bahan pangan yang didatangkan dari daerah lain.

“Saya tidak melihat peranan Kementerian Pertanian di daerah terkait pangan lokal. Harga bahan pangan lokal di daerah itu lebih mahal dibandingkan beras dan lebih susah untuk ditemukan,” kata Wa Ode.

Sementara itu, senator dari Jawa Timur, Ahmad Nawardi, dalam RDP tersebut menyoroti permasalahan petani. Dirinya menganggap harga pangan tidak berbanding lurus dengan nasib petani. Saat ini, banyak petani yang kurang sejahtera karena terpaksa menjual hasil panen mereka jauh dibawah harga pasar.

(*)