UKP-PIP Berubah Jadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Kabinet Pramono Anung menggelar rapat dengan sejumlah menteri di Sekretariat Negara Jakarta, Rabu (10/1/2017) malam. Rapat ini membahas perubahan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Finalisasi perubahan ini dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri PAN-RB Asman Abnur, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Kita rapat finalisasi untuk perubahan UKP-PIP yang semula dari unit kerja presiden untuk pengamalan ideologi Pancasila karena melihat kebutuhan yang ada ini dibuat permanen dan jangka panjang sehingga tidak bergantung pada periodisasi presiden yang ada," ujar Pramono di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Presiden Jokowi, kata dia, telah menyetujui perubahan UKP-PIP ini. Bahkan, kata dia, Jokowi ingin perubahan dari unit kerja presiden menjadi badan segera diselesaikan.

Politikus PDIP itu menuturkan, perubahan tersebut juga membuat sedikit perubahan dalam struktur organisasi. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nantinya akan diisi Dewan Pengarah, Kepala, tiga Deputi dan ditambah dengan posisi Wakil Kepala serta Sekretaris Utama.

Kendati begitu, Dewan Pengarah tetap diketuai Megawati Soekarnoputri, yang beranggotakan Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma'arif, Said Aqil Siroj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya. Selain itu, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga tetap diduduki Yudi Latif.

Pramono menjelaskan, keberadaan badan ini sangat penting. Dia menilai bahwa ideologi Pancasila menjadi hal yang sangat mendesak untuk kepentingan bangsa dalam jangka panjang.

Sebelumnya, UKP-PIP diusulkan naik level setingkat menteri. Usulan ini diajukan Dewan Pengarah agar koordinasi dengan lembaga lain lebih mudah.

Kepala UKP PIP Yudi Latif mengatakan, dimensi Pancasila sangat luas. Karena itu butuh kewenangan lebih untuk bisa mengerjakan semua tugas.

Itu pula yang menjadi pertimbangan Dewan Pengarah merekomendasikan peningkatan level UKP PIP setingkat menteri.

"Mungkin mempertimbangkan tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan kementerian-kementerian. Agak susah itu kalau itu selevel di bawah menteri menkoordinasikan menteri agak susah," kata Yudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 19 Juli 2017.

Tugas membawa Pancasila lebih diterima di tengah masyarakat tidak mudah. UKP PIP tidak seperti BP7 (Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang punya perangkat besar sampai tingkat kabupaten. Secara struktur, UKP PIP sangat kecil, tapi cakupan garapan terbilang sangat luas.

Karena itu, kata dia paling tidak UKP PIP punya kewenangan koordinasi yang lebih besar. Dengan begitu, tugas bisa selesai sesuai target yang diberikan Presiden.