Projo Bersiap Jadi Partai Politik, Pembuktian Jokowi Masih Kuat?

Menteri Agraria: Andai Amien Rais Tahu Rakyat Gembira Dapat Sertifikat Tanah

Sofyan Djalil mempertanyakan dasar tuduhan Amien Rais yang dialamatkan kepada pemerintah.

oleh Merdeka.com diperbarui 21 Mar 2018, 12:07 WIB

Diterbitkan 21 Mar 2018, 12:07 WIB

Amien Rais saat memberi keterangan terkait kasus alkes di kediamannya di Jakarta, Jumat (2/6). Amien mengaku siap membeberkan fakta sebenarnya. Dia pun mengaku tidak akan lari dan siap menjawab tuduhan tersebut kepada KPK. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, menanggapi santai kritikan Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, yang menyebut program bagi-bagi sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan suatu pembohongan. Dia mengatakan kritikan Amien Rais tidak berdasarkan bukti nyata.

"Kalau misalnya Pak Amien Rais lihat bagaimana penyerahan sertifikat tanah, rakyat begitu gembiranya, pasti Pak Amien Rais mengatakan bahwa itu pengibulan enggak ada," ujar Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini menuturkan, banyak sekali manfaat pembagian sertifikat tanah bagi rakyat. Pertama, kata dia, bisa menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi selama ini di pelbagai daerah. Kedua, dapat memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

"Pak Presiden menyadari ini. Dan kemudian mengatakan, 'Ayo kita bagikan sertifikat, tegaskan hak rakyat atas tanah'," ucap dia.

Sofyan juga menanggapi tuduhan Amien Rais yang menyebut 70 persen tanah di Indonesia dikuasai asing. Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi ini menegaskan tuduhan tersebut tidak benar. "Datanya enggak ada itu. Enggak benar," katanya.

Sofyan kemudian mempertanyakan dasar tuduhan Amien Rais yang dialamatkan kepada pemerintah.

"Coba dilihat mana perusahaan yang menguasai tanah di Indonesia atau perkebunan asing kontrol, enggak ada gitu, lo. Oleh sebab itu, Pak Amien Rais mendapatkan data dari mana, tapi mungkin sebagai politisi enggak perlu mendapatkan data," ujarnya menyindir.

Awal Polemik

Mantan Ketum PAN, Amien Rais memberikan keterangan pers di kediamannya di Jakarta, Jumat (2/6). Amien Rais mengklarifikasi Dana yang disebut dalam persidangan kasus alat kesehatan mengalir ke dirinya sebesar Rp 600 juta. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Polemik soal pembagian sertifikat tanah ini bermula saat Amien Rais menjadi pembicara dalam diskusi Bandung Informal Meeting yang digelar di Hotel Savoy Homan, Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu (18/3/2018). Dalam kesempatan tersebut, Amien Rais mengatakan program bagi-bagi sertifikat tanah Jokowi-Jusuf Kalla adalah pembohongan.

"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sendiri marah besar mendengar pernyataan Amien Rais. Luhut tak terima, Jokowi disebut 'ngibul' saat melakukan bagi-bagi sertifikat tanah kepada masyarakat.

"Ada senior kasih sertifikat ngibulin. Apa yang ngibulin? Sertifikat itu prosesnya panjang dan berbelit. Sekarang cepat dan banyak. Saya pikir kita enggak bisa asal ngomong. Dia 70 tahun, saya kan 70 tahun juga," kata Luhut di Gedung BPK, Senin (19/3/2018).

Reporter: Titin Supriatin

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓