PDIP Siaga I Jelang Kongres 2025, Kursi Megawati Digoyang?

Kritikan Fraksi PDIP DKI Soal Kinerja Anies Baswedan Selama 2018

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta juga menyoroti serapan APBD 2018 selama kepemimpinan Anies.

oleh Ika Defianti diperbarui 27 Des 2018, 18:07 WIB

Diterbitkan 27 Des 2018, 18:07 WIB

Rusun Promoter Polri 17 Lantai Diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sambutan pada acara peresmian Rusun Promoter Polri di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (28/11). Rusun tersebut akan dihuni oleh anggota polri yang masih aktif bertugas. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyoroti kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama 2018. Terdapat beberapa hal yang dikritisi, satu di antaranya yakni program rumah DP nol rupiah.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut program tersebut belum ada kemajuan sejak diresmikan. Dia juga menyebut bunga cicilannya terlalu mahal yaitu 9,45 persen.

"Jauh lebih tinggi dibandingkan Bungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang hanya 5 persen," kata Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Tak hanya itu, program One Kecamatan One Center Entrepreneur (OK OCE) juga dinilai belum memenuhi target. Padahal, ketika kampaye Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies-Sandi menargetkan menciptakan 40 ribu pengusaha baru setiap tahunnya.

Sampai akhir November 2018, sambung dia, Pemprov DKI baru menelurkan 27.223 pengusaha baru.

"Dari data IUMK yang diterbitkan baru berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 19.387 orang," ucapnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Penyerapan APBD

Gembong kemudian menyoroti serapan APBD 2018 yang tidak memenuhi target. Berdasarkan data dari situs publik.bapedadki.net, serapan baru mencapai 76,05 persen dari total anggaran Rp 83,26 triliun.

"Angka ini masih jauh dari target yang digaungkan hingga capai 87%," lanjutnya.

Lalu, kata Gembong soal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang masih jauh dari target. Saat ini, dia menyebut baru 114.108 bidang tanah yang memiliki sertifikat dari target 432.655 bidang.

"Pemprov harus bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk memenuhi target Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT)," jelasnya.

Lanjutkan Membaca ↓