Banyak Rakyat Puas, Agum Gumelar Sebut People Power Tak Bisa Dilakukan

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Agum Gumelar mengatakan, revolusi dan people power tak bisa dilakukan di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal ini lantaran banyak masyarakat yang puas atas kinerja pemerintahan Jokowi.

"Kita lihat sekarang ini dong. Pak Jokowi ini Presiden dengan pemerintahannya, di mata masyarakat kita, 70 persen lebih puas dengan apa yang dikerjakan. Jadi tidak mungkin bisa dilakukan tindakan, langkah-langkah yang sifatnya begitu," kata Agum di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 10 Mei 2019.

Menurut dia, revolusi dapat dilakukan untuk merebut kemerdekaan dari penjajah dan melumpuhkan rezim otoriter alias ditaktor. Sementara itu, people power dapat dilakukan jika lebih dari 80 persen masyarakat tak puas dengan pemerintah.

"Kalau people power itu harus 80 persen lebih rakyat tidak puas, harus begitu. Ini enggak, ini (masyarakat yang puas) jauh," ucapnya.

Dia pun mencontohkan people power yang terjadi di era Presiden Soeharto tahun 1998. Di mana, kata Agum, mayoritas masyarakat saat itu tak puas dengan kinerja pemerintahan Soeharto.

"Kalau sekarang sekali lagi, rakyat dengan keadaan cukup puas terhadap apa yang dikerjakan pemerintah. Pengakuan itu ada dari masyarakat," jelasnya.

"Jadi sangat sulit untuk bisa mengatasnamakan rakyat untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak konstitusional," sambung Agum.

Dia menilai yang terjadi saat ini hanyalah sebatas ekspresi ketikdakpuasan sekelompok orang dengan hasil Pemilu 2019. Agum meminta agar TNI-Polri solid sehingga masyarakat tak perlu khawatir dengan upaya kelompok tertentu yang ingin melakukan gerakan people power.

"Jadi masyarakat sudahlah, tidak usah khawatir. Selama TNI-Polri solid dan itu dilakukan oleh sekelompok saja, bukan mayoritas," ujar Agum.

Saksikan video pilihan di bawah ini: