Seknas Jokowi Minta Relawan Jangan Buat Gaduh Terkait Polemik Bisnis PCR

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Seknas Jokowi, Guruh Hermawan menyatakan keprihatinnya atas sejumlah relawan yang menyudutkan pemerintah terkait polemik bisnis polymerase chain reaction (PCR) hingga wacana perombakan jajaran pembantu presiden alias reshuffle kabinet.

Guruh menilai, tuduhan atas sejumlah menteri terlibat dalam bisnis PCR tidak berdasar. Ia pun meminta relawan yang mengatasnamakan pendukung Jokowi jangan membuat gaduh.

"Kami tegak lurus menjalankan amanat relawan yang menyatukan bangsa, bukan gegabah menyudutkan pemerintah. Apalagi ada tuduhan ikut mendikte Pemerintah untuk melakukan reshuffle kabinet atau terlibat membongkar isu PCR gate. Tidak ada bukti itu, jadi bila ada pernyataan itu, maka Seknas Jokowi menyatakan keberatan atas tuduhan pihak tertentu," kata Guruh, Selasa (9/11/2021).

Seperti diketahui, saat ini berkembang isu bisnis PCR yang disebut-sebut melibatkan dua Menteri di Kabinet Jokowi. Tudingan itu secara langsung mengarah kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Sejumlah relawan mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet atas munculnya kasus tersebut.

Guruh juga membantah adanya organisasi yang mengatasnamakan Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ) yang didalamnya terdapat organ relawan Seknas Jokowi. Menurutnya, Seknas Jokowi tidak pernah terlibat apalagi bermaksud untuk membicarakan reshuffel kabinet. Itu bukan kewewenangan Seknas Jokowi.

"Bahkan dengan tegas kami sampaikan Seknas Jokowi tidak mengenal organisasi KKPJ. Kita akan telusuri apabila ada pihak atau anggota Seknas Jokowi yang terlibat pola lama dalam meminta jabatan. Oleh karena itu tidak memiliki kepedulian pada rakyat yang saat ini bangkit dari pemulihan masa pandemi," tegas Guruh Hermawan.

Sekjen Seknas Jokowi, Tumpak Sitorus menambahkan, tuduhan atas sejumlah menteri terlibat dalam bisnis PCR tidak berdasar. Jangan sampai upaya pemerintah dalam menangani dan mengendalikan pandemi covid-19 dipolitisasi dengan isu bisnis PCR.

"Adanya pernyataan seolah-olah Menteri BUMN cawe-cawe dalam pengadaan PCR terlebih dimasa darurat pendemi adalah tuduhan yang keji. Untuk itu pada kesempatan ini Seknas Jokowi mendukung Bapak Menteri Erik Tohir agar sesegera mungkin membersihkan para komisaris BUMN yang tidak kompeten atau yang berasal dari relawan agar segera diberhentikan," kata Tumpak Sitorus.