Sidang MK: Muhadjir Sebut Tak Ada Pejabat yang Netral, Pasti Punya Tendensi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjawab pertanyaan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait konflik pembagian bantuan sosial (bansos) selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Muhadjir mengklaim, para menteri berusaha amanah dalam pembagian bansos.

“Intinya kami ingin memastikan bahwa apa yang kami lakukan sebagai pejabat publik di dalam mengemban amanah, termasuk soal bansos ini, kami berusaha meminimalisir betul kemungkinan terjadinya eksternalitas negatif, terutama yang intended itu,” kata Muhadjir dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres di MK, Jumat (5/4/2024).

Meski demikian, ia mengakui tak pernah ada orang atau pejabat yang netral. Semua orang pasti punya tedensi.

“Kalau ada orang bilang bahwa netral 100 persen itu pasti bohong, itu pasti bohong. Orang bilang 100 persen imparsial, pasti dia bohong, karena pada dasarnya manusia itu ditakdirkan Tuhan memiliki preferensi dan tendensi, tidak harus diperoleh secara akal sehat, pertimbangan rasional, tapi yang irasional pun bisa digunakan,” kata Muhadjir.

Muhadjir menjelaskan, setiap manusia itu pasti punya preferensi, punya tendensi, punya pilihan, dan kecenderungan.

“Seseorang itu tidak mungkin tidak punya preferensi, tidak punya tendensi, termasuk pejabat publik, termasuk siapapun,” kata Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menandaskan.

Sebelumnya, Muhadjir menjawab pertanyaan hakim konstitusi soal intensitas kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang Pilpres 2024. Muhadjir menyebut Jokowi sering melakuan kunker sejak dahulu.

“Sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode sama beliau," kata Muhadjir di Gedung MK, Jumat (5/4/2024).

Muhadjir juga menjawab soal daerah tertentu seperti Jateng yang lebih sering dikunjungi Jokowi belakangan.

“Kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan, proyek stategis nasional yang diberikan ke daerah itu,” kata dia.

Menurut Muhadjir, sangat mustahil hanya karena ratusan kunker Jokowi dapat berpengaruh ke perolehan suara salah satu paslon.

“Terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesnt make sense,” ucapnya.

Mendengar jawaban Muhadjir, Hakmi Suhartoyo menegur Muhadjir. “Mohon bapak tidak berpendapat soal itu,” kata Suhartoyo.