Jelang Putusan MK, Mahasiswa UNJ Dirikan Posko Tenda Kenduri

Liputan6.com, Jakarta Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin 22 April 2024 akan memutus perkara sengketa Pilpres 2024. Hal ini direspons dan disikapi beragam pihak, termasuk kalangan mahasiswa.

Salah satu kelompok mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) juga bereaksi. Mereka mendirikan posko yang dinamai Tenda Kenduri Perlawanan.

Disebut, Tenda Kenduri Perlawanan adalah posko ekspresi perlawanan mahasiswa, akademisi, bersama rakyat jelata. Semua perlawanan kami dibingkai dengan dasarilmu pengetahuan dan keberpihakan pada derita rakyat banyak.

"Tenda Kenduri Perlawanan menjadi ruang publik mahasiswa bersama rakyat untuk membangun kedalaman keyakinan melawan semua ketidakadilan di republikini agar kami semua rakyat mendapatkan haknya untuk masa depan yang lebih baik," demikian keterangan yang diterima, Sabtu (20/4/2024).

Selain itu, Mahasiswa UNJ juga mengingatkan, rakyat sesungguhya sedang menderita dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok, apalagi kini terancam kenaikan harga BBM, PHK masal dan lain-lain.

Terlebih ini diwarnai praktek-praktek kekuasaan yang diduga merusak tatanan demokrasi.

"Disini kami terus berdiri dan melawan dari Tenda Kenduri Perlawanan," demikian seperti dikutip.

Sebelumnya, Gabungan mahasiswa dari beberapa universitas berdiri dan berunjuk rasa ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat pada Jumat (19/4/2024). Mereka menyampaikan aspirasi untuk mengawal suara rakyat semi tegaknya demokrasi.

Koordinator Aksi, Raphael Zendrato menegaskan, hasil Pemilu khususnya Pilpres 2024 harus dihormati. Sebab hal tersebut adalah buah dari suara rakyat yang sudah disampaikan berdasarkan proses demokratis.

“Melalui rangkaian pemilihan umum yang sudah dilakukan dan hasil suara nyata Prabowo-Gibran mendapatkan perolehan suara sebanyak 96 Juta suara rakyat Indonesia, maka perlu diperhatikan untuk menghentikan tuduhan (negatif),” kata Raphael seperti dikutip Sabtu (20/4/2024).

Dia menilai, saat ini rakyat yang memberikan suara untuk Prabowo-Gibran memakai hati malah dipolitisasi. Sebaliknya, dukungan kepada Prabowo-Gibran malah dituding sebagai buah dari intervensi bantuan sosial dan adanya campur tangan pemerintah.

"Hentikan tuduhan mengenai suara hati rakyat Indonesia mengenai dukungannya kepada Prabowo-Gibran yang dicampur adukan dikarenakan adanya bantuan dan campur tangan pemerintahan," minta Raphael.

Raphael berharap, partisipasi publik dalam demokrasi perlu diapresiasi tinggi. Khususnya, dalam menghadapi hasil pemilu serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Semoga semua pihak bisa menunjukkan kedewasaan politik, menerima hasilnya dengan lapang dada serta bersedia bekerja sama demi kepentingan dan kemajuan bangsa,” harap dia.