Dinilai Banyak Masalah, DPR: Kominfo di Era Prabowo-Gibran Perlu Perbaikan

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono menilai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) punya banyak masalah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain kasus rasuah tower BTS yang melibatkan Menteri Johny Plate, kebocoran pusat dana nasional dan antisipasi maraknya judi online menjadi poin krusial pembenahan kementerian tersebut di era selanjutnya.

“Nah di komisi saya, yang merupakan mitra komisi saya, kita lihat dari Kominfo memang masih ada banyak permasalahan. Tapi yang menjadi catatan-catatan kekurangan yang terjadi selama ini, menjadi PR untuk pemerintahan berikutnya,” kata Dave di Markas Kosgoro 1957 Jakarta, seperti dikutip Sabtu (14/9/2024).

Namun Dave melihat, secara general pembangunan infrastruktur jaringan masih terus berjalan seperti satelit juga berhasil dengan baik untuk menyambungkan koneksi masyarakat Indonesia. 

Selain Kominfo, Dave juga menyoroti Kementerian Pertahanan dan TNI sebagai mitra di komisinya selain Kominfo. Dia mencatat, peremajaan alutsista menjadi poin yang harus dijalankan berkesinambungan secara berkala. 

“Permajaan alutsista terus bergulir. Kenapa? karena selalu disampaikan bahwa memang banyak peralatan-peralatan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,” jelas Dave.

Dave mencatat, penyelesaian konflik kedaulatan di wilayah perbatasan juga harus terus dilakukan oleh TNI. Dave percaya, kekurangan di tubuh TNI saat ini mampu ditangani oleh Prabowo sebagai mantan tentara yang diyakini tahu kebutuhan paling mendesak yang harus diremajakan.

“Jadi di pemerintahan yang berikutnya, di mana Pak Prabowo akan jadi Presiden, kita yakini semua pembangunan, reformasi, peremajaan di dalam tubuh TNI itu akan berjalan lebih cepat,” ungkap Dave. 

Terakhir, catatan Dave sebagai Komisi I adalah untuk Kementerian Luar Negeri. Dia mengapresiasi kerja Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mampu menyelesaikan segala macam tugas-tugas diplomasi dan menempatkan posisi Indonesia dengan baik di forum-forum multilateral.

“Bu Menlu membuat Indonesia menjadi acuan dari berbagai macam negara, seperti toleransi yang disampaikan oleh Paus dalam kunjungan yang kemarin. Ini contoh untuk seluruh dunia Di mana 280 juta penduduk Indonesia dengan keberagamannya beragam budaya, beragam agama dialek dan bahasa, bisa hidup bersampingan tanpa ada friksi yang signifikan,” Dave menandasi.