Sekolah Rakyat Hadir di Tanah Jonggon, Menyalakan Harapan untuk Anak-anak Kukar

Liputan6.com, Jakarta - Di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, secercah harapan mulai tumbuh di tengah ketenangan alam. Lahan seluas 5 hingga 10 hektare yang dulunya tak banyak menarik perhatian, kini menjelma menjadi simbol perjuangan pendidikan. Ya, Sekolah Rakyat sedang dipersiapkan di atas tanah ini sebagai ruang belajar yang akan menyentuh kehidupan anak-anak di Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Bukan gedung megah yang dijanjikan, bukan pula fasilitas canggih yang dikedepankan, melainkan sebuah komitmen tulus dari Pemerintah Kabupaten Kukar untuk memastikan setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, mendapatkan haknya untuk belajar.

"Meski bukan termasuk daerah percontohan nasional, Kukar tetap ingin ikut berkontribusi. Kami tak ingin ada satu pun anak Kukar yang kehilangan hak pendidikannya hanya karena kondisi ekonomi," ujar Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono, saat ditemui usai rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (17/4/2025).

Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi pendidikan formal. Ia lahir dari gagasan pemerintah pusat sebagai jembatan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera agar tetap dapat menempuh pendidikan dari jenjang SD hingga SMA, secara gratis dan bermartabat. Kukar, dengan semua tantangan geografis dan sosialnya, melihat inisiatif ini sebagai peluang emas untuk memutus rantai ketimpangan akses pendidikan.

“Kita sudah survei beberapa sekolah yang ada, dan ternyata rata-rata tidak punya lahan seluas itu. Maka kami ambil langkah cepat mencari lahan milik pemkab yang layak,” jelas Sunggono.

Pilihannya pun jatuh ke Desa Jonggon, sebuah kawasan yang tak hanya memiliki dokumen legal kepemilikan yang jelas, tapi juga didukung infrastruktur penunjang, tapi juga jalan yang memadai, jaringan listrik, air bersih, hingga sinyal telekomunikasi.

“Bahkan lokasinya cukup dekat dengan Sekolah Polisi Negara (SPN), yang bisa menjadi kawasan strategis pendidikan di masa depan,” tambahnya.

Sekolah ini nantinya akan mampu menampung hingga 1.000 siswa dari berbagai jenjang. Mimpi yang besar, di tanah yang masih lengang.

Tapi bagi Sunggono dan jajaran Pemkab Kukar, ini bukan soal target angka semata. Ini soal bagaimana satu ruang belajar bisa mengubah nasib seseorang, satu buku bisa membuka pandangan, dan satu guru bisa menginspirasi seluruh generasi.

Meski anggaran pembangunan berasal dari pemerintah pusat, Pemkab Kukar memegang peran penting sebagai inisiator dan fasilitator. Pengajuan pun harus melalui mekanisme resmi dalam bentuk aplikasi digital yang memuat detail kebutuhan dan kesiapan daerah.

“Kita akan daftar tahun ini juga. Kalau prosesnya lancar, tahun depan pembangunan bisa mulai,” ujar Sunggono dengan nada optimis.

Program ini memang ditujukan untuk kelompok prasejahtera. Tapi di balik istilah itu, ada wajah-wajah kecil yang menanti di balik pintu rumah kayu mereka, mungkin dengan sandal jepit dan semangat belajar yang tak pernah padam.

Anak-anak itu, yang terkadang harus memilih antara membantu orang tua bekerja atau berangkat ke sekolah, kini bisa melihat secercah harapan di cakrawala Jonggon. Dan di balik meja rapat pemerintahan, ada tekad yang sedang dipupuk. Bahwa pendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa, melainkan kebutuhan mendasar yang harus dijamin untuk setiap anak negeri.

Sekolah Rakyat di Kukar masih dalam tahap awal. Masih ada proses panjang yang menanti: pengajuan, persetujuan, pembangunan, hingga perekrutan tenaga pengajar. Namun langkah pertama sudah diambil, dan itu yang terpenting.

Dalam bisik dedaunan Jonggon dan denting harapan para orang tua, kita bisa mulai membayangkan: kelas-kelas sederhana, tawa anak-anak saat jam istirahat, dan papan tulis penuh coretan mimpi. Di tanah ini, pendidikan bukan hanya janji, tapi janji yang sedang diwujudkan.