HEADLINE HARI INI

PDIP Boikot Retret Kepala Daerah Usai Hasto Ditahan KPK, Apa Dampaknya?

Evaluasi Pilkada Serentak, Mendagri RDP Dengan Komisi II DPR RI

oleh Johan Fatzry, diperbarui 14 Agu 2016, 12:11 WIB
Diterbitkan 18 Jan 2016, 16:45 WIB
20160118-MENDAGRI-RDP-DENGAN-KOMISI-II-DPR-Jakarta-JT

20160118-MENDAGRI-RDP-DENGAN-KOMISI-II-DPR-Jakarta-JT

Menteri Dalam Negri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) menjelaskan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/1). Rapat membahas Evaluasi Pilkada Serentak, Perubahan UU Politik. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Foto 1 dari 4
20160118-MENDAGRI-RDP-DENGAN-KOMISI-II-DPR-Jakarta-JT

20160118-MENDAGRI-RDP-DENGAN-KOMISI-II-DPR-Jakarta-JT

Menteri Dalam Negri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) menjelaskan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/1). Rapat membahas Evaluasi Pilkada Serentak, Perubahan UU Politik. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Foto 2 dari 4
20160118-MENDAGRI-RDP-DENGAN-KOMISI-II-DPR-Jakarta-JT

20160118-MENDAGRI-RDP-DENGAN-KOMISI-II-DPR-Jakarta-JT

Menteri Dalam Negri Tjahjo Kumolo saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/1). Rapat membahas Evaluasi Pilkada Serentak, Perubahan UU Politik. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Foto 3 dari 4
20160118-MENDAGRI-RDP-DENGAN-KOMISI-II-DPR-Jakarta-JT

20160118-MENDAGRI-RDP-DENGAN-KOMISI-II-DPR-Jakarta-JT

Menteri Dalam Negri Tjahjo Kumolo saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/1). Rapat membahas Evaluasi Pilkada Serentak, Perubahan UU Politik. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Foto 4 dari 4
Berita Terkait
20160118-MENDAGRI-RDP-DENGAN-KOMISI-II-DPR-Jakarta-JT

20160118-MENDAGRI-RDP-DENGAN-KOMISI-II-DPR-Jakarta-JT

Menteri Dalam Negri Tjahjo Kumolo memberikan keterangan pers usai melakukan RDP dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/1/2015). Rapat membahas Evaluasi Pilkada Serentak, Perubahan UU Politik. (Liputan6.com/Johan Tallo)